Kolaborasi Data Wilayah dan Kependudukan Diperkuat Lewat SIDAPIL
Kobakma - Untuk memastikan keakuratan data daerah pemilihan (Dapil), Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus memperkuat kolaborasi dengan instansi terkait seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri, dan Pemerintah Daerah. Kerja sama ini diwujudkan melalui pembaruan dan sinkronisasi data wilayah administratif serta data kependudukan yang dimasukkan ke dalam aplikasi SIDAPIL (Sistem Informasi Daerah Pemilihan).
Kolaborasi lintas lembaga ini menjadi elemen penting dalam memastikan setiap perubahan wilayah, seperti pemekaran daerah, perubahan nama desa, atau penyesuaian batas administratif, tercermin dalam peta Dapil terbaru. Dengan demikian, data yang digunakan dalam penataan Daerah Pemilihan benar-benar mencerminkan kondisi aktual di lapangan.
“Kolaborasi yang dilakukan bersama BPS, Kemendagri-Dukcapil, dan pemerintah daerah ini bertujuan agar setiap perubahan administratif bisa cepat diperbarui pada aplikasi SIDAPIL dan tercermin dalam peta daerah pemilihan” ujar Alam Barzah Muhamad Nur, Ketua KPU Kabupaten Mamberamo Tengah.
Pertemuan koordinasi dilakukan secara berkala untuk menyamakan persepsi dan melakukan pembaruan data secara terpadu. Melalui pendekatan ini, KPU dapat menghindari terjadinya tumpang tindih data antarwilayah dan ketidaksesuaian antara data wilayah administratif dengan data jumlah penduduk.
Langkah ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dalam penataan Dapil, tetapi juga memperkuat integritas proses demokrasi, karena keputusan yang diambil berbasis data yang valid dan terverifikasi. Kegiatan ini sekaligus menjadi wujud sinergi antar lembaga pemerintah dalam mendukung sistem pemilu yang adil, transparan, dan partisipatif.
Aplikasi SIDAPIL memainkan peran strategis sebagai jembatan antara data kependudukan dan data wilayah politik, memungkinkan setiap perubahan di lapangan dapat diperbarui dengan cepat dan akurat melalui sistem. Dengan basis data yang solid dan selalu diperbarui, KPU dapat menghasilkan peta Dapil yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga representatif terhadap kondisi riil masyarakat.
Ke depannya, KPU berkomitmen untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas kolaborasi ini. Dengan kerja sama yang erat dan sistem yang andal, penataan Dapil diharapkan berjalan lebih profesional, akurat, dan mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat.
Baca juga: KPU Dorong SDM Kuasai Aplikasi SIDAPIL Demi Data yang Akurat
