Wawasan Kepemiluan

Daftar Pemilih Sementara (DPS) merupakan daftar awal pemilih yang mencakup nama-nama penduduk yang berhak memilih, yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui proses pemutakhiran data pemilih. Setelah itu, DPS diumumkan kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat memberikan tanggapan atau saran untuk perbaikan sebelum akhirnya diubah menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Dalam sistem Demokrasi, pemilihan umum (pemilu) menjadi sarana utama bagi rakyat untuk menentukan pemimpinnya secara langsung dan sah. Agar proses pemilihan berlangsung jujur, transparan, dan dapat dipercaya, seluruh tahapan harus dijalankan dengan cermat termasuk dalam hal pendataan pemilih. Salah satu tahapan penting dalam rangkaian penyelenggaraan pemilu adalah penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS), yang berfungsi memastikan setiap warga negara yang berhak memilih benar-benar tercatat.

Apa itu Daftar Pemilih Sementara (DPS) ?

Secara umum, Daftar Pemilih Sementara (DPS) adalah kumpulan nama warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, namun datanya masih bersifat sementara dan dapat diperbaiki. Data ini disusun oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan hasil pencocokan dan penelitian (coklit) yang dilakukan oleh petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih).

Mengacu pada Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022, penyusunan DPS didasarkan pada Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Setelah disusun, daftar tersebut diumumkan kepada publik agar masyarakat dapat memeriksa dan memberikan masukan sebelum akhirnya ditetapkan menjadi DPT.

Dengan kata lain, DPS berfungsi sebagai daftar sementara yang terbuka untuk koreksi. Proses ini menjadi bentuk transparansi dan partisipasi publik dalam memastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak suara yang sama.

Apa Tujuan dan Fungsi Daftar Pemilih Sementara (DPS) ?

Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) memiliki sejumlah fungsi utama bagi penyelenggaraan pemilu, yaitu:

1. Untuk Menjamin hak pilih warga negara. Daftar Pemilih Sementara (DPS) memastikan bahwa semua warga negara yang telah berusia 17 tahun atau sudah menikah tercatat dan berhak mengikuti pemilu.
2. Untuk Memperbaiki dan memvalidasi data pemilih. Melalui Daftar Pemilih Sementara (DPS), KPU dapat mengidentifikasi data ganda, kesalahan identitas, atau warga yang belum terdaftar. Langkah ini penting untuk mencegah potensi kecurangan dalam proses pemungutan suara.
3. Untuk Mendorong partisipasi masyarakat. Dengan diumumkannya Daftar Pemilih Sementara (DPS) secara terbuka, masyarakat dapat berperan aktif memberikan tanggapan, melakukan pengecekan data, dan melaporkan jika ada kesalahan.
4. Untuk Menjadi dasar penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Daftar Pemilih Sementara (DPS) merupakan tahapan penting menuju DPT, yang nantinya digunakan secara resmi saat hari pemungutan suara.

Bagaimana Proses dan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) ?

Pembuatan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dilakukan secara berjenjang dan melibatkan berbagai pihak. Tahapan-tahapannya meliputi:

1. Pemutakhiran Data Pemilih, Petugas Pantarlih mendatangi rumah warga untuk melakukan coklit dengan mencocokkan data kependudukan, alamat, dan dokumen resmi seperti KTP elektronik atau Kartu Keluarga.
2. Rekapitulasi Data di Tingkat Kelurahan atau Desa, Data hasil coklit dikumpulkan dan diperiksa oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS), lalu diteruskan ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk diverifikasi kembali.
3. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) oleh KPU Kabupaten/Kota, Setelah proses verifikasi selesai, KPU daerah menyusun DPS berdasarkan wilayah administrasi yang sesuai dengan domisili pemilih.
4. Pengumuman kepada Masyarakat, Daftar Pemilih Sementara (DPS) dipublikasikan di tempat-tempat umum seperti kantor kelurahan, balai desa, atau melalui situs web resmi KPU. Langkah ini dilakukan agar warga bisa memeriksa apakah mereka sudah terdaftar.
5. Tanggapan dan Perbaikan, Selama masa pengumuman, masyarakat diberi waktu untuk mengajukan perbaikan jika terdapat kesalahan data. Setelah tanggapan dikumpulkan, KPU melakukan pembaruan yang kemudian menjadi dasar penetapan DPT.

Apa Tantangan dalam Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) ?

Walaupun sistem pendataan terus disempurnakan, berbagai tantangan tetap muncul dalam praktiknya. Salah satu kendala terbesar adalah tingginya mobilitas penduduk di daerah perkotaan, yang menyebabkan banyak warga belum memperbarui data domisilinya. Akibatnya, mereka kerap tidak tercatat di tempat tinggal baru saat DPS diumumkan.

Masalah lainnya adalah minimnya kesadaran masyarakat untuk memeriksa status kepemilihannya. Tidak sedikit warga yang baru mengetahui dirinya tidak terdaftar setelah masa perbaikan DPS berakhir. Selain itu, data ganda dan kesalahan administrasi masih sering ditemukan, terutama akibat perbedaan penulisan nama, nomor NIK, atau status kependudukan yang belum sinkron antara instansi pusat dan daerah.

Dalam konteks pilkada, kendala serupa juga muncul karena adanya ketidaksesuaian data antara Kemendagri dan KPU daerah, yang bisa berpengaruh terhadap jumlah pemilih, alokasi TPS, hingga distribusi logistik pemilu.

Apa Peran Teknologi dan Partisipasi Masyarakat ?

Untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi, KPU kini memanfaatkan teknologi digital dalam proses pendataan pemilih. Masyarakat dapat memeriksa statusnya secara daring melalui situs resmi cekdptonline.kpu.go.id, tanpa harus datang langsung ke kantor kelurahan atau KPU setempat.

Pemanfaatan teknologi ini juga membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas. Masyarakat dapat melapor atau memperbarui data secara lebih mudah dan cepat. Namun, keberhasilan sistem ini tetap bergantung pada kesadaran warga untuk aktif memeriksa dan melengkapi datanya.

Dengan demikian, kolaborasi antara penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kunci agar DPS tersusun dengan valid, transparan, dan inklusif.

Baca juga: Mari Mengenal Manfaat Aplikasi Cek DPT Online Milik KPU

Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebagai Cermin Kualitas Demokrasi

Keberadaan Daftar Pemilih Sementara (DPS) memiliki makna yang lebih dalam daripada sekadar daftar administratif. Daftar Pemilih Sementara (DPS) merupakan pondasi keadilan elektoral, di mana setiap suara rakyat dijamin memiliki nilai yang sama. Ketika Daftar Pemilih Sementara (DPS) tersusun dengan baik, keabsahan hasil pemilu akan lebih mudah diterima semua pihak. Sebaliknya, kesalahan dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) dapat menimbulkan potensi gugatan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap proses Demokrasi.

Oleh sebab itu, Daftar Pemilih Sementara (DPS) mencerminkan tingkat profesionalitas penyelenggara pemilu sekaligus kesadaran Politik warga negara. Proses penyusunan yang transparan dan partisipatif menjadi ukuran apakah Demokrasi benar-benar dijalankan dengan prinsip “satu orang, satu suara, satu nilai.”.