Peran Perempuan dalam Politik dan Demokrasi Indonesia
Di era modern, peran perempuan dalam upaya memperkuat kualitas politik dan demokrasi sangatlah penting. Keterwakilan perempuan dan keterlibatan dalam proses dan pengambilan kebijakan tidak hanya untuk memenuhi kuota saja, namun hal ini menjadi suatu prinsip bahwa perempuan mempunyai hak dalam membangun demokrasi yang berkualitas, berkeadilan dan inklusif.
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesetaraan gender sejalan dengan partisipasi dan peran perempuan dalam politik dan demokrasi menjadi indikator penting dalam perubahan pola dan komunikasi politik yang memberikan ruang bagi perempuan dan indikator kemajuan demokrasi suatu bangsa. Indonesia sebagai negara demokrasi, tentunya memberikan ruang untuk peran perempuan secara aktif dan terlibat langsung dalam politik dan demokrasi.
Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008: Pasal 55 ayat (2) menegaskan bahwa daftar bakal calon memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Selain itu, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 10 Tahun 2023: Pasal 8 ayat 1 huruf c mengatur lebih spesifik bahwa setiap tiga bakal calon, harus ada minimal satu perempuan di setiap dapil. Artikel ini membahas peran perempuan dalam politik Indonesia, tantangan yang dihadapi, serta strategi untuk memperkuat keterwakilan perempuan.
Pentingnya Peran Perempuan dalam Demokrasi
Demokrasi lahir dari rahim rakyat, dengan itu keterlibatan seluruh komponen dari rakyat itu sendiri yang akan memberikan kemajuan bagi demokrasi. Perempuan yang merupakan bagian dari warga negara dan buah kandung rakyat memiliki hak-hak sebagai warga negara yang berbeda dibanding dengan kaum laki-laki.
Dengan ini, peran perempuan dalam politik dan demokrasi sangat penting untuk dapat mengakomodir hak dan kewajiban kaum perempuan. Kehadiran perempuan dalam berbagai lembaga negara baik itu eksekutif, legislatif maupun yudikatif serta keterlibatan dalam politik daerah dapat berdampak pada terciptanya kebijakan politik yang mencerminkan keberpihakan kepada kaum perempuan dan bersifat representatif.
Peran perempuan dalam proses pengambilan kebijakan tentunya membawa dampak positif dengan diangkatnya isu strategis seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan ekonomi keluarga. Partisipasi politik perempuan ini merupakan aksi nyata perempuan dalam pembangunan sosial dan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan. Keterwakilan perempuan ini tentunya berdampak pada perkembangan demokrasi dengan keterlibatan perempuan secara aktif dalam kancah politik.
Tantangan Perempuan dalam Politik Indonesia
Meskipun kesadaran kolektif tentang kesetaraan gender, peran perempuan dalam politik dan demokrasi belum seutuhnya dapat berkembang dengan lancar. Sistem keterwakilan perempuan yang telah dicetuskan pun belum dapat berdampak luas pada terjaganya hak bagi perempuan sebagai insan politik maupun warga negara. Berikut adalah hambatan yang muncul dari peran perempuan dalam politik dan demokrasi, diantaranya:
- Budaya Patriarki yang Masih Kuat
Kultur yang menempatkan laki-laki sebagai pihak yang lebih dominan dalam memimpin suatu kelompok masyarakat merupakan hal yang terjadi di Indonesia. Peran perempuan dalam politik di masa yang lalu teramat dibatasi bahkan nyaris tidak ada. Banyak masyarakat sampai saat ini menempatkan perempuan hanya sebatas ibu rumah tangga, padahal potensi besar perempuan dalam membangun bangsa amatlah besar. Keterwakilan perempuan dan kesetaraan gender haruslah nyata terjadi ditengah masyarakat melalui pemberian kepercayaan kepada perempuan untuk memimpin dan mengelola kelompok masyarakat atau organisasi.
- Faktor Ekonomi dan Akses Modal
Kita ketahui bersama, biaya atau modal politik di Indonesia sangatlah besar. Hal ini didasarkan pada luasan wilayah, biaya kampanye dan mobilitas calon. Oleh karena itu, perempuan seringkali memiliki modal yang minim sehingga proses kampanye tidak maksimal dan kalah dengan kaum laki-laki yang memiliki akses modal yang lebih kuat.
- Munculnya Diskriminasi Politik
Perempuan dalam politik seringkali mendapat diskriminasi. Hal ini seperti halnya keraguan atas pengalaman, pengetahuan dan kinerja. Dengan berbagai keraguan publik tersebut tentunya memberikan rasa keraguan bagi perempuan dalam menjalan tugas dan jabatan yang mereka emban. Diskriminasi yang berdampak pada turunnya kepercayaan publik terhadap peran perempuan dalam politik ini tentunya mencederai prinsip demokrasi dan kesetaraan gender.
Dampak Positif Partisipasi Politik Perempuan
Peran aktif perempuan dalam politik tentunya memberikan dal=dampak yang signifikan bagi kualitas kebijakan dan keputusan yang diambil. Selain itu, kualitas demokrasi akan tumbuh dan meningkat dengan adanya keterwakilan perempuan di dalamnya. Adapun beberapa dampak tersebut adalah:
- Inklusivitas Kebijakan Publik
Perempuan sebagai motor penggerak dalam keluarga, tentunya akan paham bagaimana isu kebijakan yang berdampak besar. Berbagai kebijakan tentang anak, perempuan, keluarga, kesehatan, kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan akan terus didorong. Isu kebijakan tersebut akan terus menjadi perbincangan hangat dan perempuan akan memaksimalkan peran politiknya untuk menciptakan keputusan yang berdampak luas. Dengan ini, kebijakan yang diambil akankah menyentuh kebutuhan dasar dan dirasakan dampaknya secara besar bagi masyarakat.
- Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas
Keterlibatan perempuan dalam politik akan mendorong transparansi dan akuntabilitas. Berbagai potensi perempuan dalam bidang keuangan dan pembangunan sistem akan berdampak pada perbaikan proses pengelolaan negara.
Gaya kepemimpinan perempuan yang mempertimbangkan berbagai aspek akan berdampak positif terhadap kualitas kebijakannya.
- Mendorong Kesetaraan Gender
Peran Perempuan dalam politik seringkali dianggap hanya pelengkap. Namun, semangat kesetaraan gender itu akan timbul dengan adanya tokoh perempuan yang dapat berhasil dan memberi dampak yang luas bagi masyarakat. Pada akhirnya hal ini akan menginspirasi perempuan lain untuk tampil dan bergandeng tangan untuk menciptakan kesetaraan gender dengan suatu hal yang dapat dirasakan oleh masyarakat dan menghilangkan stigma bahwa politik tidak hanya untuk kaum laki-laki.
Strategi Meningkatkan Peran Perempuan dalam Politik
Strategi yang komprehensif perlu dilakukan guna mendukung peran perempuan dalam politik dan demokrasi, partisipasi perempuan dapat optimal bila beberapa strategi dibawah ini dapat dijalankan dengan baik, diantaranya sebagai berikut:
- Penguatan Implementasi Kuota 30% Perempuan
Kuota keterwakilan perempuan yang telah tertuang dalam Undang-Undang dan Peraturan turunannya merupakan sikap negara dalam memberikan keluasan peran perempuan dalam politik. Pengimplementasian atas kebijakan tersebut perlu kita kawal dan pahami bersama agar perempuan tetap dapat melakukan partisipasi aktif terhadap proses pembangunan bangsa.
- Pendidikan Politik bagi Perempuan
Pendidikan politik melalui pelatihan, literasi dan diskusi publik merupakan bentuk penguatan dan upaya menumbuhkan kesadaran perempuan dalam mengembangkan potensi melalui bidang politik. Langkah ini tentunya akan berdampak pada skill dan kemampuan komunikasi politik bagi perempuan yang akan menduduki jabatan tertentu. Dengan kemampuan dasar yang telah dimiliki akan memberikan keluasan peran perempuan dalam politik, terlebih berdampak pada keterwakilan perempuan dan memangkas kesenjangan pada kesetaraan gender.
- Perlindungan dari Kekerasan Politik
Dengan upaya menjaga peran perempuan dalam politik dan kesetaraan gender diperlukan suatu kebijakan yang melindungi perempuan dari kekerasan baik verbal maupun non verbal yang berdampak pada perempuan. Kekerasan politik yang menjebak perempuan pada turunya partisipasi dan peran dalam demokrasi akan berdampak buruk pada keberlangsungan kehidupan bernegara. Lingkungan yang aman dan politik yang tidak didasarkan pada gender akan memberi dampak positif terhadap kolaborasi dan bebasnya gagasan tentang pembangunan bangsa.
Peran perempuan dalam politik dan demokrasi Indonesia sangatlah penting untuk menciptakan sistem pemerintahan yang inklusif, adil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Demokrasi Indonesia akan semakin berkualitas apabila perempuan mendapat ruang yang adil dan setara untuk berpartisipasi, memimpin, serta mengambil kebijakan publik. Dengan langkah yang konsisten, keterlibatan perempuan bukan hanya menjadi simbol, tetapi kekuatan nyata bagi pembangunan bangsa.
