Wawasan Kepemiluan

Literasi Digital Politik dan Kepemiluan: Kunci Meningkatkan Partisipasi dan Kualitas Demokrasi di Era Digital

Dewasa ini perkembangan teknologi dan informasi telah berkembang dengan pesat, literasi digital merupakan salah satu kebutuhan bagi masyarakat. Dalam perihal politik dan kepemiluan, kemampuan orang untuk dapat memahami, memfilter dan memanfaatkan informasi dengan baik sangat mempengaruhi perkembangan demokrasi di era modern ini. Literasi digital politik dan kepemiluan tidak hanya membantu pemilih mengenali informasi akurat, tetapi juga mendorong partisipasi politik yang lebih aktif, cerdas, dan bertanggung jawab.

Apa Itu Literasi Digital Politik dan Kepemiluan?

Literasi digital dalam konteks politik dan kepemiluan merupakan bentuk kemampuan warga negara dalam mengakses, memahami, melakukan evaluasi dan mempergunakan informasi secara baik dengan media digital. Adapun beberapa hal tersebut diantaranya:

  • Pemahaman tentang hak pemilih
  • Informasi tentang peserta pemilu
  • Proses dan tahapan penyelenggaraan pemilu
  • Isu-isu politik yang berkembang
  • Pemahaman informasi tentang pengambilan kebijakan
  • Cara verifikasi informasi untuk menghindari disinformasi

Melalui literasi digital yang cakap, masyarakat dapat bersikap kritis dan tidak mudah tergiring oleh opini serta isu sara yang dapat disebarluaskan di media digital.

Mengapa Literasi Digital Penting dalam Pemilu Modern?

Masa modern menuntut berbagai sektor untuk menggunakan media digital, hal ini tidak terlepas dalam proses politik dan kepemiluan. Namun, media digital mempunyai ancaman berupa:

·        Penyebaran hoaks dan informasi negatif

  • Polarisasi akibat informasi yang tidak valid
  • Penggiringan opini publik dalam agenda tertentu
  • Kampanye hitam yang tidak berbasis fakta
  • Manipulasi data dan penggunaan yang tidak semestinya

Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan kemampuan untuk memilah informasi sebelum mengambil keputusan politik.

Tantangan Literasi Digital Politik di Indonesia

Meskipun masyarakat Indonesia merupakan penggunaan akses internet yang tinggi, tingkat literasi digital politik di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan.

1. Maraknya Disinformasi Politik

Menjelang pemilu, kita ketahui penyebaran berita negatif semakin meningkat. Penyebaran informasi hoax meningkat drastis untuk mempengaruhi opini publik. Informasi hoaks sering memanfaatkan:

  • Sentimen identitas tertentu
  • Isu SARA
  • Manipulasi data
  • Narasi dan informasi provokatif

Disinformasi dan pembiasan fakta dapat berdampak gejolak dalam masyarakat. kebingungan yang diakibatkan hal tersebut berdampak pada polarisasi dan konflik horizontal di masyarakat.

2. Kesenjangan Digital di Daerah

Di Indonesia masih terdapat kesenjangan informasi yang diakibatkan oleh infrastruktur pendukung jaringan belum merata. Hal ini berdampak pada:

·        Ketimpangan akses informasi politik

  • Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap tahapan pemilu
  • Ketergantungan pada informasi dari mulut ke mulut
  • Kecenderungan pada informasi yang tidak sesuai fakta

3. Rendahnya Kemampuan Verifikasi Informasi

Rendahnya kemampuan masyarakat dalam memfilter informasi berdampak pada kesulitan dalam membedakan isi serta muatan informasi tersebut, masyarakat masih mengalami kendala dalam:

  • Penyaringan Berita fakta dan opini
  • Situs resmi dengan akun anonim
  • Data valid atau resmi dengan narasi yang dirangkai untuk kepentingan tertentu
  • kemampuan dalam melakukan filtrasi terhadap berita negatif

Peran Literasi Digital dalam Meningkatkan Kualitas Pemilu

Literasi digital memiliki kontribusi besar terhadap kualitas pemilu yang bersih, transparan, berintegritas dan demokratis.

1. Mendorong Pemilih Cerdas dan Kritis

  • Dapat menilai visi misi peserta pemilu secara objektif
  • Membandingkan rekam jejak calon dan program kerja yang akan dilaksanakan
  • Mencari sumber informasi dari kanal resmi KPU
  • Melakukan pencarian fakta atas informasi yang tersebar
  • Menjadi pemilih rasional dan berdasar pada data dan fakta

2. Meminimalisir Hoax dan Ujaran Kebencian

Pemilih yang memiliki literasi digital dapat memilah informasi yang bersifat hoaks dengan:

  • Memverifikasi data dan informasi melalui situs resmi
  • Tidak ikut menyebarkan hoax dan ujaran kebencian
  • Mengedukasi lingkungan sosial dengan informasi positif
  • Menjaga kondusifitas lingkungan dengan tidak terpancing berita hoaks

3. Meningkatkan Partisipasi Pemilih

Literasi digital membuat informasi pemilu lebih mudah dijangkau. Masyarakat dapat mengetahui:

  • Jadwal tahapan pemilu
  • Cara cek DPT online
  • Lokasi TPS dengan online
  • Tahapan proses pemungutan dan penghitungan suara
  • Hak dan kewajiban dan pemilu

Upaya Meningkatkan Literasi Digital Politik dan Kepemiluan

Dalam mewujudkan kualitas demokrasi dengan memaksimalkan literasi digital politik dan kepemiluan maka terdapat beberapa langkah yang dapat diambil, diantaranya:

Edukasi Melalui Media Sosial Resmi

KPU, Bawaslu, dan lembaga pemerintah perlu adaptif dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat:

  • Membagikan konten yang bersifat informatif dan edukatif
  • Meluruskan dan melakukan klarifikasi atas disinformasi
  • Menyediakan layanan akses data yang bersifat publik
  • Menjaga hak masyarakat dalam memberikan kritik maupun saran atas kebijakan
  • Menjadikan platform digital sebagai sumber dan akses informasi resmi masyarakat

Kolaborasi dengan Komunitas, Sekolah dan Perguruan Tinggi

Layanan edukasi dapat dilaksanakan secara efektif dengan melibatkan berbagai stakeholder dengan kegiatan seperti:

  • Workshop literasi digital politik dan kepemiluan
  • Kelas demokrasi di sekolah dan kampus
  • Layanan jemput bola dan ruang diskusi publik
  • Penyerapan solusi atas permasalahan melalui diskusi publik
  • Penyuluhan di komunitas lokal

Literasi digital politik dan kepemiluan adalah fondasi penting bagi terciptanya pemilu yang berkualitas di era digital. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat tidak hanya mampu menghindari disinformasi, tetapi juga berpartisipasi lebih aktif dalam setiap tahapan pemilu. Membangun literasi digital bukan hanya tugas KPU atau pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama demi menciptakan demokrasi yang sehat dan bermartabat.

Bagikan:

facebook twitter whatapps

Telah dilihat 29 kali