Wawasan Kepemiluan

Dalam demokrasi aspek penegakan hukum yang berkeadilan menjadi hal yang wajib dipastikan oleh penyelenggara negara. Tentu hal ini tidak lepas dari agenda kepemiluan yang berupaya dalam mewujudkan kontestasi politik yang adil, jujur, dan berintegritas. Pada penerapannya di Indonesia, Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) merupakan lembaga yang memastikan keadilan penegakan hukum pemilu dapat berjalan dengan baik. Namun, masih banyak pemilih dan bahkan peserta pemilu yang belum memahami secara baik apa itu Gakkumdu, bagaimana mekanismenya dalam penegakan hukum pemilu dan sejauh mana perannya serta dalam memastikan penegakan hukum pemilu. Artikel ini akan mengulas mengenai Gakkumdu dalam Pemilu agar mencerahkan pandangan publik terhadap gakkumdu.

Pengertian Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)

Perlu kita ketahui sebelum mengupas lebih jauh, Gakkumdu adalah singkatan dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Gakkumdu menjadi wadah koordinasi antara Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan dalam menangani dugaan tindakan pelanggaran pemilu yang berdampak pada unsur pidana.

Lembaga ini dibentuk dalam upaya memastikan proses penegakan hukum dan penanganan pelanggaran pidana pada pemilu berjalan sesuai prosedur, cepat, tepat, akurat dan terpadu. Dengan dibentuknya Gakkumdu, laporan atau temuan dugaan pidana pemilu tidak ditangani secara terpisah, tetapi melalui mekanisme kolaboratif.

Tujuan dan Fungsi Utama Gakkumdu

Menjamin Kepastian Hukum Dalam Pemilu

Gakkumdu berupaya dalam menjaga kepastian hukum kepada masyarakat, fungsi utama ini juga diberikan kepada penyelenggara pemilu dan peserta pemilu. Dengan kolaborasi berbagai lembaga, penegakan hukum akan objektif dan penanganan pelanggaran pemilu dapat dilakukan tanpa intervensi pihak lain.

Menyederhanakan Proses Penegakan Hukum

Dengan adanya gakkumdu, proses penegakan hukum dapat disederhanakan dan beriringan. Sebelum dibentuknya gakkumdu, seringkali temuan pelanggaran diproses lebih lambat dikarenakan masing-masing lembaga yang menangani kasus tersebut berjalan sendiri-sendiri. Gakkumdu menyatukan proses tersebut agar lebih efisien dan terstruktur.

Meminimalkan Konflik antar Lembaga

Dengan adanya wadah atau forum koordinasi, Gakkumdu dapat mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Setiap tahapan penanganan pelanggaran memiliki alur proses yang jelas. Hal ini juga memberikan kepastian hukum yang jelas kepada masyarakat.

Struktur dan Mekanisme Kerja Gakkumdu

Unsur-Unsur Pembentuk Gakkumdu

1. Bawaslu: memiliki tugas dan kewenangan dalam melakukan pengawasan pemilu dan menjadi pintu masuk laporan dugaan pelanggaran pemilu.
2. Polri: melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap laporan yang diduga mengandung unsur pidana.
3. Kejaksaan: memberikan pendapat hukum serta melanjutkan proses ke pengadilan jika memenuhi unsur baik pelanggaran pemilu maupun bukti.

Mekanisme Penanganan Pelanggaran

1. Laporan atau Temuan pelanggaran diterima Bawaslu.
2. Pembahasan Awal dilakukan bersama oleh Gakkumdu untuk menilai apakah ada unsur pidana dalam pelanggaran tersebut.
3. Penyidikan oleh pihak Kepolisian, dibawah koordinasi forum Gakkumdu.
4. Evaluasi dan penelitian berkas oleh Kejaksaan.
5. Penuntutan jika memenuhi bukti dan pelanggaran.

Jenis Pelanggaran yang Ditangani Gakkumdu

Beberapa bentuk tindak pidana pemilu yang ditangani melalui Gakkumdu diantaranya:

• Politik uang atau bentuk lain,
• Pemalsuan dokumen kepemiluan,
• Intimidasi kepada pemilih atau peserta pemilu,
• Perusakan atau penghilangan alat peraga kampanye,
• Pelanggaran di masa kampanye,
• Menghalangi hak memilih warga negara,
• Pelanggaran terhadap netralitas pihak tertentu dalam pemilu.

Pentingnya Gakkumdu Dalam Mewujudkan Pemilu Berintegritas

Gakkumdu berperan besar dalam mewujudkan pemilu yang bersih dan terpercaya.  Hal ini berdampak pada:

·        Menekan potensi terjadinya pelanggaran pemilu,

• Meningkatkan kualitas pemilu dan demokrasi,
• Menciptakan rasa keadilan bagi pemilih dan peserta pemilu,
• Mendorong peserta pemilu untuk patuh pada aturan dan menghindarkan dari penyelewengan,
• Menjaga stabilitas politik dan kondusifitas masyarakat selama tahapan pemilu.

Tantangan Gakkumdu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu

Kompleksitas Kasus di Lapangan

Kasus pemilu sering berlangsung di daerah terpencil dan melibatkan aktor politik. Hal ini menuntut Gakkumdu lebih adaptif dan melakukan penanganan serta evaluasi secara berkala

Minimnya Pemahaman Masyarakat

Banyak masyarakat belum memahami mekanisme pelaporan, sehingga banyak kasus tidak dilaporkan. Oleh karena itu, sosialisasi di berbagai lapisan masyarakat dapat dilakukan baik secara langsung maupun melalui berbagai konten media digital.

Tekanan Politik

Walaupun tugas Gakkumdu bersifat independen, tantangan berupa tekanan politik dari berbagai pihak yang terancam dengan adanya gakkumdu tetap menjadi hal yang harus diantisipasi.

Gakkumdu merupakan pilar penting dalam penegakan hukum pemilu. Melalui kerja sama dan koordinasi antara Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan, wadah ini memastikan setiap dugaan pelanggaran ditangani secara cepat, terukur, dan transparan. Pemilu yang berintegritas akan terwujud bila penegakan hukum dilakukan secara kuat, konsisten, dan independen tanpa intervensi.