Wawasan Kepemiluan

Otoriter adalah sistem pemerintahan atau pola kepemimpinan yang memusatkan kekuasaan pada satu pihak baik individu, kelompok kecil, partai politik tunggal, maupun lembaga tertentu.Dalam dunia politik modern, istilah otoriter sering muncul dalam berbagai perbincangan baik dalam berita, diskusi publik, kelas-kelas ilmu politik, maupun dalam obrolan keseharian masyarakat. Banyak orang mendengar istilah ini, namun tidak semuanya memahami maknanya secara mendalam. Di sisi lain, sejarah menunjukkan bahwa sistem otoriter dapat muncul kapan saja, bahkan di negara yang sebelumnya demokratis. Itulah sebabnya memahami apa itu otoriter, seperti apa ciri-cirinya, mengapa muncul, dan apa dampaknya menjadi sangat penting.

Apa Itu Otoriter?

Secara sederhana, otoriter adalah sistem pemerintahan atau pola kepemimpinan yang memusatkan kekuasaan pada satu pihak baik individu, kelompok kecil, partai politik tunggal, maupun lembaga tertentu. Dalam sistem otoriter, rakyat tidak memiliki ruang yang cukup untuk terlibat dalam pengambilan keputusan, menyampaikan kritik, atau mengawasi penguasa. Pemerintahan otoriter biasanya memiliki tujuan utama:

• Menjaga stabilitas kekuasaan
• Mengontrol aktivitas politik dan sosial
• Menekan oposisi atau suara kritis
• Mengatur masyarakat agar mengikuti arah yang ditentukan penguasa

Berbeda dari sistem demokrasi, yang menekankan partisipasi rakyat dan kebebasan berpendapat, otoritarianisme lebih fokus pada kontrol dan kepatuhan.

Namun, otoriter tidak selalu muncul dengan cara yang kasar. Beberapa pemimpin otoriter modern menggunakan pendekatan halus: citra “pemimpin kuat”, narasi stabilitas, propaganda media, hingga regulasi hukum untuk memperkuat kekuasaan mereka tanpa terlihat represif.

Bagaimana Asal Kata dan Pengertian Menurut KBBI & Ilmuwan Politik?

1. Asal Kata “Otoriter” - Kata otoriter berasal dari bahasa Latin auctoritas yang berarti “kekuasaan” atau “otoritas”. Dalam perkembangan global, istilah ini menjadi “authoritarian” dalam bahasa Inggris dan masuk ke bahasa Indonesia sebagai “otoriter”. Akar katanya menggambarkan konsep kekuasaan yang kuat dan terpusat.
2. Pengertian Menurut KBBI - Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), otoriter berarti berkuasa sendiri; sewenang-wenang; bersifat memerintah tanpa musyawarah. Definisi ini menekankan pemaksaan kehendak tanpa mekanisme partisipatif atau demokratis.
3. Pengertian Menurut Ilmuwan Politik - Para ilmuwan politik memberikan definisi yang lebih tajam:

Juan Linz:

“Otoritarianisme adalah sistem dengan pluralisme politik terbatas, tidak ada ideologi resmi yang komprehensif, dan minim partisipasi politik rakyat”.

Robert A. Dahl:

“Sistem otoriter adalah kebalikan dari demokrasi plural, yaitu negara yang membatasi kompetisi politik dan tidak memberikan kebebasan sipil”.

Samuel P. Huntington:

“Otoritarianisme menekankan ketertiban, stabilitas, dan dominasi pemerintah atas politik”.

Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem otoriter selalu melibatkan kekuatan terpusat, pembatasan kebebasan, dan kontrol atas masyarakat.

Apa Ciri-Ciri Pemerintahan Otoriter?

Untuk mengenali apakah suatu negara atau pemimpin bersikap otoriter, berikut ciri-ciri umum yang dapat diamati:

1. Kekuasaan Terkonsentrasi pada Satu Pihak - Pemimpin atau kelompok tertentu memegang kendali penuh tanpa mekanisme “check and balance”.
2. Pembatasan Kebebasan Berpendapat - Kritik terhadap pemerintah dapat dilarang, disensor, bahkan dianggap sebagai ancaman negara.
3. Kontrol Ketat terhadap Media - Media massa dimanfaatkan sebagai alat propaganda untuk membangun citra penguasa dan menekan opini berlawanan.
4. Pemilu Tidak Bebas dan Tidak Adil - Dalam beberapa sistem otoriter, pemilu tetap ada, tetapi hasil dimanipulasi, oposisi ditekan, kandidat tertentu tidak diizinkan maju, atau pemilih diintimidasi.
5. Penegakan Hukum Dijadikan Alat Kekuasaan - Hukum tidak independen, melainkan digunakan untuk mengendalikan lawan politik.
6. Pembatasan Oposisi Politik - Partai oposisi dibubarkan, dilemahkan, atau tidak diberi kesempatan yang setara.
7. Pengawasan Negara terhadap Aktivitas Warga - Kebebasan berkumpul, berdemonstrasi, atau berorganisasi dibatasi ketat.
8. Kultus Individu (Cult of Personality) - Pemimpin digambarkan sebagai penyelamat, tak boleh dikritik, dan harus dipuji.
9. Stabilitas Didahulukan dengan Mengorbankan Kebebasan - Narasi yang sering dipakai: “Kebebasan boleh dikurangi demi ketertiban.”

Semakin banyak ciri-ciri ini muncul dalam suatu negara, semakin besar kemungkinan negara tersebut bergerak menuju otoritarianisme.

Apa Perbedaan Otoriter dan Demokrasi?

Untuk memahami otoritarianisme secara lebih komprehensif, penting membandingkannya dengan demokrasi.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa otoriter bukan hanya sekadar “pemerintahan yang keras”, melainkan sistem politik yang mengekang kebebasan dan partisipasi warga.

Apa Contoh Pemerintahan Otoriter di Dunia dan Indonesia?

1. Contoh Negara Otoriter di Dunia. Beberapa negara modern yang dikenal menganut sistem otoriter atau semi-otoriter:

• Korea Utara - Rezim totalitarian di bawah dinasti Kim dengan kontrol penuh terhadap media, militer, dan kehidupan sosial.
• Tiongkok - Walau modern secara ekonomi, sistem politiknya tetap satu partai dominan (Partai Komunis Tiongkok).
• Rusia - Di bawah Vladimir Putin, Rusia mengarah pada sistem otoriter modern melalui pembatasan media, manipulasi pemilu, dan penindasan oposisi.
• Arab Saudi - Sistem monarki absolut yang menempatkan kekuasaan pada keluarga kerajaan.
• Belarus - Presiden Lukashenko memegang kekuasaan sangat lama melalui pemilu yang dinilai tidak adil.

2. Otoritarianisme dalam Sejarah Indonesia

• Era Orde Lama (1959–1966) - Dekret Presiden 1959 membawa Indonesia ke sistem Demokrasi Terpimpin, dengan kekuasaan terfokus pada Presiden Soekarno.
• Era Orde Baru (1966–1998) - Di bawah Presiden Soeharto, pemerintahan memusatkan kekuasaan pada eksekutif, dengan kontrol ketat terhadap media, partai politik, dan organisasi masyarakat.

Meskipun berhasil menciptakan stabilitas ekonomi, kedua era ini tetap dianggap memiliki ciri-ciri otoriter politik.

Apa Dampak Otoritarianisme terhadap Kebebasan dan Hak Warga?

Sistem otoriter membawa dampak serius bagi kehidupan masyarakat diantaranya:

1. Pembatasan Kebebasan Berpendapat - Warga tidak bebas menyampaikan kritik. Aktivis, jurnalis, dan oposisi dapat mengalami intimidasi.
2. Media Tidak Independen - Informasi dikontrol. Media dijadikan corong pemerintah, bukan sebagai pengawas kekuasaan.
3. Hukum Tidak Adil - Penegakan hukum menjadi selektif—keras terhadap oposisi, lunak terhadap pendukung kekuasaan.
4. Korupsi dan Nepotisme - Minimnya pengawasan membuat praktik korupsi tumbuh subur.
5. Inovasi dan Kemajuan Terhambat - Kebebasan akademik dan kreativitas dibatasi, sehingga masyarakat tidak berkembang optimal.
6. Ketidakstabilan Jangka Panjang - Meski tampak stabil, rezim otoriter biasanya rapuh dan rentan terhadap krisis besar.

Apa Penyebab Munculnya Pemerintahan Otoriter?

Mengapa suatu negara bisa menjadi otoriter? Ada banyak faktor, di antaranya:

1. Krisis Ekonomi - Ketika krisis melanda, masyarakat cenderung menginginkan pemimpin “tangan besi” untuk menciptakan stabilitas.
2. Konflik Politik atau Keamanan - Kekacauan politik dapat melahirkan pemimpin yang mengambil alih kekuasaan secara sentralistik.
3. Lemahnya Institusi Demokrasi - Jika parlemen, pengadilan, dan lembaga pengawas tidak kuat, otoritarianisme mudah tumbuh.
4. Budaya Politik yang Mengagungkan Pemimpin Kuat - Masyarakat yang terbiasa dengan figur “pemimpin penyelamat” lebih rentan menerima otoritarianisme.
5. Propaganda dan Kontrol Informasi - Ketika pemerintah menguasai media, masyarakat sulit mendapatkan kebenaran.
6. Ketimpangan Ekonomi yang Tinggi - Ketidakadilan sosial dapat menciptakan ruang bagi pemimpin populis yang kemudian mengonsolidasikan kekuasaan.
7. Militer yang Dominan - Dalam banyak sejarah negara, kekuasaan militer sering menjadi faktor utama munculnya rezim otoriter.

Mengapa Kita Harus Waspada terhadap Sistem Otoriter?

Ada beberapa alasan mengapa setiap warga negara harus waspada terhadap sistem Otoriter diantaranya:

1. Demokrasi Bisa Hilang Pelan-Pelan - Otoritarianisme sering muncul tidak langsung, tetapi bertahap melalui:

• pembatasan media,
• regulasi politik,
• penguatan aparat,
• pelemahan oposisi.

2. Hak Asasi Manusia Berisiko Dilanggar - Sistem otoriter membuka ruang besar bagi tindakan sewenang-wenang.
3. Ketergantungan pada Pemimpin - Jika negara terlalu bergantung pada satu figur, keberlangsungan negara menjadi tidak stabil.
4. Masa Depan Generasi Muda Terpengaruh - Kebebasan berpendapat, pendidikan kritis, dan kreativitas dapat terhambat.
5. Negara Menjadi Tidak Inovatif - Negara otoriter biasanya lambat menyesuaikan diri terhadap perkembangan global.

Otoritarianisme adalah sistem yang memusatkan kekuasaan dan membatasi kebebasan masyarakat. Meskipun bisa memberikan stabilitas jangka pendek, dampaknya terhadap demokrasi, kebebasan sipil, dan perkembangan negara sangatlah besar. Dengan memahami ciri-ciri dan penyebab munculnya pemerintahan otoriter, masyarakat dapat menjadi lebih kritis dan menjaga demokrasi tetap hidup.

Kesadaran publik, pendidikan politik, dan penguatan institusi negara merupakan kunci utama untuk mencegah munculnya otoritarianisme.

Baca juga: Mengenal Fasisme: Sejarah, Ciri, dan Ancaman Nyatanya bagi Dunia Modern