Pentingnya Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu
Partisipasi politik adalah pilar utama yang menjadi faktor perkembangan kualitas demokrasi disuatu negara. Dalam konteks Indonesia, pemilu tidak hanya menjadi proses elektoral dan sirkulasi kepemimpinan baik ditingkat nasional maupun lokal. Pemilu menjadi sarana bagi masyarakat untuk menegakkan kedaulatanya dan wujud kontribusi terhadap pembangunan bangsa.
Melalui partisipasi politik, masyarakat turut serta terlibat dalam penentuan arah kebijakan publik, memilih wakil dalam pemerintahan, serta menjadi kontrol sosial jalannya pemerintahan. Tingginya tingkat partisipasi politik dalam pemilu menjadi tanda bahwa demokrasi berjalan dengan baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Partisipasi Politik dalam Demokrasi Indonesia
Partisipasi politik tidak sebatas penggunaan hak pilih pada pemungutan suara. Namun, partisipasi politik mencakup berbagai bentuk keterlibatan aktif dalam sosialisasi pemilu, mengikuti alur tahapan pemilu, pemahaman rekam jejak calon, hingga aktif dalam pengawasan proses pemilu. Dengan arti lain, partisipasi politik adalah proses panjang yang berlangsung sebelum, saat, dan setelah pemilu.
Di Indonesia, partisipasi politik memiliki makna sebagai legitimasi pemerintah dalam menjalankan kebijakan dan program dengan dukungan serta kepercayaan publik. Tingkat partisipasi politik pada pemilu yang tinggi menggambarkan komitmen dari masyarakat terhadap demokrasi dan mendorong para elit politik untuk bertindak lebih akuntabel dan menjunjung tinggi integritas.
Mengapa Partisipasi Politik Masyarakat Sangat Penting?
Mewujudkan Pemilu yang Representatif
Perlu diketahui pentingnya partisipasi politik dalam pemilu adalah untuk memastikan proses elektoral menghasilkan pemerintahan yang representatif. Ketika masyarakat secara sadar, cerdas dan objektif dalam memberikan hak suaranya maka hasil pemilu akan mencerminkan aspirasi rakyat secara lebih akurat. Sedangkan, rendahnya tingkat partisipasi berdampak pada dominasi kelompok tertentu terhadap hasil pemilu, sehingga kualitas representasi menjadi lemah.
Meningkatkan Legitimasi Pemerintahan
Legitimasi pemerintahan sangat berdampak pada proses penyelenggaraan negara. Legitimasi pemerintahan sangat bergantung pada tingkat keterlibatan rakyat dalam pemilu. Pemerintah yang dipilih melalui partisipasi politik yang tinggi akan lebih mudah dalam menjalankan mandatnya. Sebaliknya, jika pemilih mempunyai kecenderungan pasif dan tidak menggunakan hak politiknya, maka proses penyelenggaraan negara berjalan tanpa dukungan publik yang memadai. Dengan kasus seperti ini maka secara lambat laun demokrasi akan melemah dan menurunkan kepercayaan publik.
Mengurangi Potensi Konflik dan Pelanggaran Pemilu
Masyarakat yang aktif dan berpartisipasi politik dengan baik akan menekan potensi pelanggaran pemilu. Kesadaran politik yang tinggi untuk mengawasi setiap tahapan pemilu akan menjadikan ruang kecurangan akan menyempit. Pengawasan partisipatif dari masyarakat, organisasi masyarakat sipil, dan generasi muda melalui media sangat berperan penting dalam mendorong penyelenggaraan pemilu lebih transparan. Hal ini juga berdampak pada menurunya potensi konflik yang diakibatkan oleh proses penyelenggaraan pemilu yang penuh kecurangan dan manipulasi. Dengan ini masyarakat akan memastikan pemilu berjalan sesuai aturan dan bebas dari tindakan kecurangan yang merugikan masyarakat itu sendiri.
Peran Pendidikan Politik dalam Meningkatkan Partisipasi
Literasi Politik Menciptakan Pemilih Cerdas
Dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat, diperlukan pendidikan politik yang secara berkelanjutan. Dengan literasi politik, pemilih dapat memahami isu publik, membaca rekam jejak calon, dan memahami serta menilai visi-misi secara kritis. Pemilih yang cerdas juga akan mempunyai prinsip sehingga tidak mudah dipengaruhi hoaks, godaan politik uang, dan mampu membuat keputusan rasional dalam menggunakan hak politiknya.
Peran Pemerintah, KPU, dan Tokoh Bangsa
KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu berperan dalam memastikan pemilih mendapat akses informasi politik yang setara dan merata. Sedangkan, pemerintah dan tokoh bangsa dapat mendorong partisipasi politik dengan program strategis yang mampu berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya masyarakat yang cakap dalam memahami politik dengan utuh. Juga dalam hal ini tokoh bangsa dapat berperan untuk mendorong masyarakat dapat menjadi penggerak penting dalam membangun budaya politik yang partisipatif.
Membangun Budaya Politik yang Partisipatif
Masyarakat yang aktif dalam politik akan membentuk iklim demokrasi yang sehat. Budaya politik = partisipatif mengajarkan pentingnya membangun musyawarah, menghargai perbedaan, dan mengawal jalannya pemerintahan usai pemilu. Partisipasi politik tentu tidak berhenti saat pemilu selesai, namun berlanjut pada pengawasan kebijakan publik, penyampaian kritik, serta ikut serta dalam pembangunan bangsa dalam berbagai bidang.
