Wawasan Kepemiluan

Data TPS per kelurahan adalah kumpulan informasi terstruktur yang mencatat keberadaan, jumlah, lokasi, dan karakteristik Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada level kelurahan (atau desa) di suatu wilayah administrasi. Data Tempat Pemungutan Suara (TPS) per kelurahan adalah salah satu elemen kunci dalam infrastruktur administrasi pemilu yang sering luput dari perhatian publik. Meski bersifat teknis, data ini memengaruhi hak pilih, aksesibilitas TPS, perencanaan logistik, distribusi surat suara, dan transparansi hasil pemilu.

Artikel ini membahas secara menyeluruh apa itu data TPS per kelurahan, siapa yang menyusun, bagaimana cara memperolehnya, komponen datanya, serta alasan mengapa data ini esensial bagi pemilih, penyelenggara, dan stakeholder lainnya.

Apa yang Dimaksud Data TPS per Kelurahan?

Data TPS per kelurahan adalah kumpulan informasi terstruktur yang mencatat keberadaan, jumlah, lokasi, dan karakteristik Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada level kelurahan (atau desa) di suatu wilayah administrasi. Data ini berfungsi sebagai peta administratif yang menghubungkan daftar pemilih dan proses pemungutan suara di tingkat paling lokal.

Secara praktis, data TPS per kelurahan biasanya memuat:

• nomor TPS
• alamat/koordinat lokasi TPS
• jumlah pemilih yang terdaftar pada setiap TPS (baik DPT, DPS, maupun hasil pemutakhiran terbaru)
• status aksesibilitas (mis. ramah difabel)
• kapasitas fisik TPS
• keterangan tambahan seperti tempat cadangan atau catatan khusus tentang perubahan lokasi. Data ini juga sering dihubungkan dengan peta geospasial sehingga penyelenggara dan pemilih dapat menemukan TPS yang bersangkutan dengan mudah.

Kenapa istilah 'per kelurahan' penting?
Mengorganisasi data pada level kelurahan penting karena kelurahan merupakan unit administratif terendah yang secara langsung berinteraksi dengan warga. Pengelompokan per kelurahan memudahkan koordinasi Panitia Pemungutan Suara (PPS), pengawasan lokal, dan publikasi informasi yang relevan kepada pemilih di setiap lingkungan.

Apa Komponen Data TPS Kelurahan?

Agar data TPS per kelurahan berguna secara operasional dan informatif, biasanya memuat beberapa komponen inti. Di bawah ini dijabarkan komponen-komponen tersebut beserta keterangan praktisnya.

1. Jumlah TPS per Kelurahan

• Definisi: berapa banyak TPS yang didirikan di dalam wilayah kelurahan tertentu.
• Kegunaan: menentukan alokasi surat suara, logistik (kotak suara, bilik, tinta), serta kebutuhan petugas TPS.
• Catatan teknis: jumlah TPS bisa berubah antar tahapan (mis. penambahan TPS karena pemilih yang tinggi atau konsolidasi TPS karena kondisi tertentu).

2. Lokasi TPS (Alamat dan Koordinat)

• Alamat lengkap: nama gedung/rumah warga, RT/RW, jalan, kelurahan, kecamatan.
• Koordinat GPS (latitude/longitude): memudahkan integrasi dengan peta digital dan layanan navigasi.
• Keterangan aksesibilitas: jalur menuju TPS, apakah ramah kursi roda, apakah berada di area rawan banjir, dsb.
• Manfaat: membantu pemilih menemukan TPS, memudahkan petugas logistik, serta mempercepat respons jika terjadi kendala lapangan.

3. Jumlah Pemilih per TPS

• Jenis angka: jumlah pemilih pada Daftar Pemilih Tetap (DPT), jumlah dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), jumlah hasil pemutakhiran (DPB/DPS sesuai istilah).
• Fungsi: menentukan jumlah surat suara yang dicetak untuk tiap TPS, menghitung kebutuhan bilik suara dan petugas, serta memprediksi waktu pelayanan saat pemungutan suara.
• Detail tambahan: pembagian pemilih menurut jenis (mis. pemilih regular, pemilih penyandang disabilitas, pemilih luar daerah yang masuk DPTb), jika tersedia.

4. Informasi Penanggung Jawab dan Jadwal

• Penanggung jawab TPS: identitas Ketua TPS / petugas utama, kontak PPK/PPS yang membawahi.
• Jadwal terkait: jadwal pemungutan suara, jadwal latihan teknis bagi petugas, atau tanggal pemutakhiran data.

5. Metadata dan Versi Data

• Tanggal pembaruan: kapan data terakhir diupdate; penting untuk menilai kejadian terbaru (pindah TPS, penambahan pemilih).
• Sumber dan level validasi: apakah data berasal dari rekap manual PPS, sinkronisasi Sidalih/KPU, atau hasil verifikasi lapangan.

Komponen-komponen di atas menjadikan data TPS lebih dari sekadar daftar lokasi tetapi sebuah aset operasional untuk perencanaan, transparansi, dan akuntabilitas pemilu.

Siapa yang Menyusun Data TPS?

Penyusunan data TPS melibatkan beberapa level badan penyelenggara pemilu dan aktor lokal. Secara umum, Penyusunan data TPS melibatkan beberapa level antara lain:

1. Tingkat Paling Dasar yaitu PPS (Panitia Pemungutan Suara) dan Kelurahan/Desa. PPS di kelurahan/desa bertugas mengidentifikasi lokasi TPS, menyusun daftar awal TPS, melakukan pencatatan jumlah pemilih di tiap TPS selama pemutakhiran daftar pemilih (coklit/coklit berkelanjutan), serta menyediakan data lapangan untuk PPK/KPU. Aktivitasnya yaitu verifikasi alamat, koordinasi dengan RT/RW, dan pelaporan perubahan lokasi ke tingkat kecamatan.
2. Tingkat Kecamatan yaitu PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan). PPK mengkonsolidasi data dari seluruh PPS di kecamatan, melakukan verifikasi lanjutan, dan mengajukan rekomendasi kepada KPU kabupaten/kota terkait penetapan TPS dan pembagian pemilih. PPK melukan Fungsi pengawasan yaitu memastikan standar teknis (mis. jumlah pemilih per TPS tidak melebihi kapasitas tertentu) dan konsistensi administratif.
3. KPU Kabupaten/Kota dan Provinsi - menetapkan jumlah TPS akhir di level kabupaten/kota, menerbitkan pengumuman resmi, mengintegrasikan data TPS dengan daftar pemilih serta mempublikasikan data yang relevan ke publik menurut ketentuan.
4. Peran Sistem Informasi (Sidalih, Satu Peta Data, dan Sistem Lainnya) - Sidalih & sistem KPU merupakan sistem informasi yang dipakai untuk memuat, mengelola, dan menyajikan data pemilih dan TPS secara terintegrasi. Sidalih (dan inisiatif KPU seperti portal Satu Peta Data Pemilu) membantu mengonsolidasikan data dari daerah menuju pusat sehingga publik dan pemangku kepentingan dapat mengakses peta, daftar TPS, dan statistik terkait.
5. Pemangku Kepentingan Lainnya - Lembaga pengawas pemilu (Bawaslu), LSM, akademisi, dan media dapat menjadi pengguna data TPS, melakukan audit independen, pemantauan aksesibilitas, atau analisis efektivitas penyelenggaraan. Masyarakat dan pemilih berperan memberi masukan (mis. keluhan lokasi TPS sulit dijangkau) sehingga perbaikan data bisa dilakukan secara partisipatif.

Secara ringkas penyusunan adalah proses berjenjang yang dimulai dari PPS di kelurahan dan berakhir dengan penetapan serta publikasi oleh KPU kabupaten/kota dan KPU pusat sebagai regulator dan pengelola sistem.

Bagaimana Cara Mengakses Data TPS per Kelurahan?

Mendapatkan data TPS per kelurahan bisa dilakukan melalui beberapa jalur resmi maupun langkah praktis bagi warga dan peneliti. Di bawah ini dijelaskan langkah-langkah dan sumber yang umumnya tersedia.

1. Portal Resmi KPU dan Portal KPU Daerah - laman resmi KPU menyediakan informasi seputar daftar pemilih, pedoman teknis, dan terkadang portal peta data terpadu seperti Satu Peta Data Pemilu yang menampilkan peta dan data TPS. Untuk informasi umum dan pedoman, laman resmi KPU adalah titik awal yang terpercaya. Selain itu banyak komisi pemilihan daerah (KPU kabupaten/kota) mempublikasikan daftar TPS dan panduan cek TPS pada situs resmi mereka. Ini penting karena penetapan lokasi TPS bersifat lokal dan KPU kab/kota sering memuat informasi paling terperinci.
2. Sistem Informasi Internal (Sidalih / Sistem Data Pemilih) - Sidalih / Satu Peta Data dapat diakses bagi pihak yang membutuhkan data terintegrasi (mis. peneliti, lembaga pengawas), sistem-sistem ini menyediakan antarmuka peta dan basis data yang bisa diakses oleh publik atau pihak yang diberi akses. Informasi lengkap tentang akses dan fitur biasanya tersedia di portal KPU.
3. Permintaan Resmi (Public Information Request) - Permohonan data jika data tidak langsung tersedia di situs publik, individu atau organisasi dapat mengajukan permintaan data ke KPU kab/kota atau melakukan permintaan data berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Permintaan semacam ini umumnya memerlukan formulir, alasan permintaan, dan kontak pengirim. Biasakan meminta data dalam format yang mudah dianalisis (CSV, Excel, atau shapefile jika memerlukan peta). Menyertakan contoh format yang diinginkan mempercepat proses.
4. Publikasi Resmi dan Dokumen Hukum - Keputusan dan Peraturan KPU seperti pedoman teknis, peraturan, dan lampiran keputusan KPU sering berisi format data, petunjuk penyusunan, dan kriteria penentuan TPS yang dapat digunakan untuk memahami bagaimana data tersusun. Contohnya Peraturan KPU tentang penyusunan daftar pemilih memuat ketentuan teknis yang relevan.
5. Kunjungan Lapangan dan Koordinasi dengan PPS/PPK - Cara tradisional jika perlu verifikasi atau keperluan audit, kunjungan lapangan ke kantor kelurahan atau menghubungi Ketua PPS/PPK setempat sering kali memberikan data paling update dan catatan-catatan yang belum sempat dimasukkan ke sistem pusat.
6. Tools Pihak Ketiga dan Visualisasi Publik - Peta interaktif dan dashboard merupakan beberapa inisiatif data publik atau lembaga riset membuat dashboard peta yang menampilkan lokasi TPS dan statistik pemilih. Periksa kredibilitas sumber sebelum mengandalkan data semacam ini.

Apa Pentingnya Data TPS untuk Pemilih dan Penyelenggara Pemilu?

Data TPS bukan sekadar daftar; data ini memiliki implikasi luas bagi legitimasi, efisiensi, dan inklusivitas penyelenggaraan pemilu. Berikut poin-poin utama mengenai pentingnya data TPS.

1. Menjamin Hak Pilih (Aksesibilitas dan Kepastian Lokasi) - Pemilih harus tahu di mana mereka akan memberikan suaranya. Ketidakpastian lokasi TPS atau informasi yang salah dapat menyebabkan hak pilih tidak terpakai. Data TPS yang akurat membantu pemilih merencanakan kehadiran dan menghindari kebingungan pada hari pemungutan suara.
2. Perencanaan Logistik dan Sumber Daya - Penyelenggara memerlukan data jumlah TPS dan jumlah pemilih per TPS untuk menentukan kebutuhan surat suara, kotak suara, bilik, petugas, serta jadwal distribusi logistik. Kesalahan estimasi menyebabkan kekurangan (menghambat pemungutan) atau kelebihan (inefisien dan boros anggaran).
3. Transparansi dan Akuntabilitas - Publikasi data TPS memungkinkan pengawasan dari masyarakat sipil, media, dan akademisi. Transparansi ini penting untuk menanamkan kepercayaan publik terhadap proses, serta sebagai alat audit apabila muncul sengketa atau masalah teknis.
4. Pengelolaan Risiko dan Kontinjensi - Dengan mengetahui lokasi TPS dan karakteristik geografisnya (mis. berada di daerah rawan), penyelenggara dapat menyiapkan rencana darurat, seperti pemindahan sementara, pengamanan tambahan, atau pengaturan waktu layanan.
5. Pendukung Kebijakan Inklusif - Data yang menampilkan aksesibilitas TPS (ramah disabilitas, jarak, fasilitas) membantu merancang kebijakan untuk pemilih rentan, termasuk penyediaan TPS khusus, bantuan TPS keliling, atau dukungan untuk pemilih lansia.
6. Analisis Pasca-Pemilu dan Perbaikan Sistem - Setelah pemilu, data TPS menjadi bahan analisis: korelasi partisipasi pemilih terhadap kapasitas TPS, dampak lokasi terhadap partisipasi, dan kebutuhan penyesuaian jumlah TPS untuk pemilu berikutnya.
7. Penegakan Aturan dan Kepatuhan Teknis - Data TPS yang terdokumentasi memudahkan penegakan aturan misalnya kepatuhan terhadap peraturan mengenai maksimal pemilih per TPS atau kriteria lokasi TPS sebagaimana diatur oleh KPU melalui regulasi dan petunjuk teknis.

Bagaimana Format Data TPS per Kelurahan?

Berikut contoh format data yang praktis dan siap dipakai (bisa disimpan sebagai CSV/Excel atau diimpor ke database/spreadsheet). Format ini dirancang agar memuat komponen esensial dan memudahkan analisis maupun integrasi peta (GIS).

Contoh tabel: Format Data TPS per Kelurahan (Kolom)

• Provinsi
• Kabupaten_Kota
• Kecamatan
• Kelurahan
• Nomor_TPS (contoh: TPS 01)
• Alamat_TPS (alamat lengkap: nama gedung/RT/RW/jalan)
• Latitude (koordinat desimal, mis. -6.200000)
• Longitude (koordinat desimal, mis. 106.816666)
• Jumlah_Pemilih_DPT (angka bulat)
• Jumlah_Pemilih_DPTb (jika ada)
• Jumlah_Pemilih_DPB/DPB_latest (jika ada hasil pemutakhiran)
• Kapasitas_TPS (estimasi maksimal pemilih yang bisa dilayani per jam atau per hari)
• Aksesibilitas (opsi: Ramah_Disabilitas / Tidak_Ramah / Perlu_Perbaikan)
• Penanggung_Jawab_Nama (Ketua TPS atau kontak PPS)
• Penanggung_Jawab_Kontak (nomor telepon/email jika tersedia)
• Status_Publikasi (Publik / Internal / Menunggu_Penetapan)
• Tanggal_Pembaruan (YYYY-MM-DD)

Catatan (kolom teks untuk keterangan tambahan: mis. <<TPS pindah ke gedung sekolah pada 2025-06-10>>)

Contoh baris data (dummy):

DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Gambir, Cideng, TPS 01, Jl. Cideng No.12 RT 03/RW 04, -6.172340, 106.828170, 350, 5, 355, 400, Ramah_Disabilitas, Siti Aminah, 0812xxxxxxx, Publik, 2025-11-12, TPS pindah sementara ke balai RW saat renovasi sekolah.

Catatan teknis untuk GIS:

Gunakan format koordinat desimal (WGS84) agar mudah diimpor ke platform peta seperti QGIS, Google Maps, atau layanan peta KPU.

Sertakan Status_Publikasi dan Tanggal_Pembaruan agar pengguna tahu apakah data tersebut sudah final atau masih bersifat sementara.

Contoh format ini disusun mengikuti praktik umum pengelolaan data pemilih di sistem informasi pemilu dan lampiran-lampiran teknis KPU yang merekomendasikan metadata dan versi data sebagai bagian dari tata kelola data yang baik.

Data TPS per kelurahan adalah aset strategis untuk menjamin hak pilih, efisiensi logistik, akuntabilitas, dan inklusivitas penyelenggaraan pemilu. Penyusunan data melibatkan aktor dari tingkat paling lokal (PPS) hingga KPU kabupaten/kota dan pusat, serta didukung oleh sistem informasi seperti Sidalih dan inisiatif peta data terpadu. Bagi pemilih data ini memastikan kepastian tempat dan waktu memilih, bagi penyelenggara data ini adalah dasar perencanaan dan mitigasi risiko, bagi pengawas dan publik data ini merupakan alat transparansi dan akuntabilitas.

Jika Anda seorang pemilih yang ingin mengecek lokasi TPS, langkah paling aman adalah mengunjungi situs resmi KPU atau KPU kabupaten/kota setempat, atau menghubungi PPS/PPK di kelurahan Anda untuk memastikan data yang paling update. Untuk peneliti atau lembaga yang membutuhkan dataset lengkap, ajukan permintaan data resmi kepada KPU kabupaten/kota dalam format yang dapat diproses (CSV/shapefile) dan sertakan tujuan penggunaan untuk mempercepat pemenuhan permintaan.

Baca juga: Disintegrasi Sosial dan Peran KPU dalam Menjaga Keutuhan Bangsa di Era Pemilu Modern