Wawasan Kepemiluan

Dalam demokrasi aspek penegakan hukum yang berkeadilan menjadi hal yang wajib dipastikan oleh penyelenggara negara. Tentu hal ini tidak lepas dari agenda kepemiluan yang berupaya dalam mewujudkan kontestasi politik yang adil, jujur, dan berintegritas. Pada penerapannya di Indonesia, Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) merupakan lembaga yang memastikan keadilan penegakan hukum pemilu dapat berjalan dengan baik. Namun, masih banyak pemilih dan bahkan peserta pemilu yang belum memahami secara baik apa itu Gakkumdu, bagaimana mekanismenya dalam penegakan hukum pemilu dan sejauh mana perannya serta dalam memastikan penegakan hukum pemilu. Artikel ini akan mengulas mengenai Gakkumdu dalam Pemilu agar mencerahkan pandangan publik terhadap gakkumdu. Pengertian Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Perlu kita ketahui sebelum mengupas lebih jauh, Gakkumdu adalah singkatan dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Gakkumdu menjadi wadah koordinasi antara Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan dalam menangani dugaan tindakan pelanggaran pemilu yang berdampak pada unsur pidana. Lembaga ini dibentuk dalam upaya memastikan proses penegakan hukum dan penanganan pelanggaran pidana pada pemilu berjalan sesuai prosedur, cepat, tepat, akurat dan terpadu. Dengan dibentuknya Gakkumdu, laporan atau temuan dugaan pidana pemilu tidak ditangani secara terpisah, tetapi melalui mekanisme kolaboratif. Tujuan dan Fungsi Utama Gakkumdu Menjamin Kepastian Hukum Dalam Pemilu Gakkumdu berupaya dalam menjaga kepastian hukum kepada masyarakat, fungsi utama ini juga diberikan kepada penyelenggara pemilu dan peserta pemilu. Dengan kolaborasi berbagai lembaga, penegakan hukum akan objektif dan penanganan pelanggaran pemilu dapat dilakukan tanpa intervensi pihak lain. Menyederhanakan Proses Penegakan Hukum Dengan adanya gakkumdu, proses penegakan hukum dapat disederhanakan dan beriringan. Sebelum dibentuknya gakkumdu, seringkali temuan pelanggaran diproses lebih lambat dikarenakan masing-masing lembaga yang menangani kasus tersebut berjalan sendiri-sendiri. Gakkumdu menyatukan proses tersebut agar lebih efisien dan terstruktur. Meminimalkan Konflik antar Lembaga Dengan adanya wadah atau forum koordinasi, Gakkumdu dapat mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Setiap tahapan penanganan pelanggaran memiliki alur proses yang jelas. Hal ini juga memberikan kepastian hukum yang jelas kepada masyarakat. Struktur dan Mekanisme Kerja Gakkumdu Unsur-Unsur Pembentuk Gakkumdu Bawaslu: memiliki tugas dan kewenangan dalam melakukan pengawasan pemilu dan menjadi pintu masuk laporan dugaan pelanggaran pemilu. Polri: melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap laporan yang diduga mengandung unsur pidana. Kejaksaan: memberikan pendapat hukum serta melanjutkan proses ke pengadilan jika memenuhi unsur baik pelanggaran pemilu maupun bukti. Mekanisme Penanganan Pelanggaran Laporan atau Temuan pelanggaran diterima Bawaslu. Pembahasan Awal dilakukan bersama oleh Gakkumdu untuk menilai apakah ada unsur pidana dalam pelanggaran tersebut. Penyidikan oleh pihak Kepolisian, dibawah koordinasi forum Gakkumdu. Evaluasi dan penelitian berkas oleh Kejaksaan. Penuntutan jika memenuhi bukti dan pelanggaran. Jenis Pelanggaran yang Ditangani Gakkumdu Beberapa bentuk tindak pidana pemilu yang ditangani melalui Gakkumdu diantaranya: Politik uang atau bentuk lain, Pemalsuan dokumen kepemiluan, Intimidasi kepada pemilih atau peserta pemilu, Perusakan atau penghilangan alat peraga kampanye, Pelanggaran di masa kampanye, Menghalangi hak memilih warga negara, Pelanggaran terhadap netralitas pihak tertentu dalam pemilu. Pentingnya Gakkumdu Dalam Mewujudkan Pemilu Berintegritas Gakkumdu berperan besar dalam mewujudkan pemilu yang bersih dan terpercaya.  Hal ini berdampak pada: ·        Menekan potensi terjadinya pelanggaran pemilu, Meningkatkan kualitas pemilu dan demokrasi, Menciptakan rasa keadilan bagi pemilih dan peserta pemilu, Mendorong peserta pemilu untuk patuh pada aturan dan menghindarkan dari penyelewengan, Menjaga stabilitas politik dan kondusifitas masyarakat selama tahapan pemilu. Tantangan Gakkumdu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Kompleksitas Kasus di Lapangan Kasus pemilu sering berlangsung di daerah terpencil dan melibatkan aktor politik. Hal ini menuntut Gakkumdu lebih adaptif dan melakukan penanganan serta evaluasi secara berkala Minimnya Pemahaman Masyarakat Banyak masyarakat belum memahami mekanisme pelaporan, sehingga banyak kasus tidak dilaporkan. Oleh karena itu, sosialisasi di berbagai lapisan masyarakat dapat dilakukan baik secara langsung maupun melalui berbagai konten media digital. Tekanan Politik Walaupun tugas Gakkumdu bersifat independen, tantangan berupa tekanan politik dari berbagai pihak yang terancam dengan adanya gakkumdu tetap menjadi hal yang harus diantisipasi. Gakkumdu merupakan pilar penting dalam penegakan hukum pemilu. Melalui kerja sama dan koordinasi antara Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan, wadah ini memastikan setiap dugaan pelanggaran ditangani secara cepat, terukur, dan transparan. Pemilu yang berintegritas akan terwujud bila penegakan hukum dilakukan secara kuat, konsisten, dan independen tanpa intervensi.

Generasi Z (Gen Z) kelompok generasi muda yang lahir sekitar tahun 1997–2012, menjadi kekuatan baru dalam dinamika politik Indonesia. Mereka tumbuh dalam dunia digital yang serba cepat, akses informasi luas, dan ruang interaksi sosial yang sangat terbuka. Hadinya Gen Z semakin terasa dalam proses pemilu maupun dalam perkembangan demokrasi Indonesia. Tidak hanya sebatas pemilih pemula, Gen Z kini terlibat dalam setiap tahapan pemilu, menjadi agen perubahan dan berperan aktif dalam menjaga kualitas demokrasi. Gen Z kini menjadi kontrol sosial atas penyelenggaraan negara dan terlibat aktif dalam partisipasi agenda kepemiluan. Karakteristik Gen Z yang Mempengaruhi Peran dalam Pemilu Melek Teknologi dan Informasi Gen Z sudah terbiasa mendapat akses informasi dengan cepat melalui media sosial. Hal ini membuat mereka mampu secara cepat dan adaptif terhadap isu politik dan menyebarkan informasi secara luas. Kritis dan Berorientasi pada Nilai Mereka tidak berorientasi pada janji dan retorika pada saat kampanye. Mereka lebih tertarik kepada kandidat yang punya rekam jejak jelas, transparan, dan membahas isu yang relevan dengan masa depan. Aktif di Ruang Digital Kini media sosial bukan hanya menjadi hiburan semata, namun ruang diskusi dan advokasi politik. Gen Z membawa aktivitas politik ke TikTok, Instagram, YouTube, dan X serta menjadikannya bagian dari pola perilaku digital. Peran Gen Z dalam Tahapan Pemilu 1. Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Peran Gen Z adalah: memastikan dirinya dan lingkungan terdekat terdaftar sebagai pemilih, membantu anggota keluarga dan lingkungan sosial mengecek daftar pemilih, terlibat dalam penyebaran informasi tutorial pengecekan DPT melalui media sosial. 2. Tahapan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Gen Z menjadi “edukator mikro” melalui konten digital. Mereka membuat: infografis pemilu, video edukasi singkat, thread penjelasan isu politik dan pemerintahan, TikTok berisi tips dan edukasi dalam menggunakan hak pilih. 3. Tahapan Kampanye Peran Gen Z dalam kampanye yakni: Melakukan analisis isu terkini, relawan kreatif baik dibidang sosial media konten atau event, pembuat konten kampanye digital, penyebar pesan politik berbasis nilai. 4. Tahapan Debat Publik dan Pengujian Gagasan Terbukanya ruang diskusi antar Gen Z dengan kandidat membuat ruang diskusi yang aktif. Gen Z dapat secara langsung memberikan pertanyaan mengenai ide dan gagasan yang akan diangkat dalam menangani masalah bangsa. Juga, Gen Z dapat secara langsung memberikan kritik dan masukan terhadap kandidat. 5. Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Gen Z dapat terlibat sebagai: pemilih pemula yang rasional, relawan atau saksi, pemantau pemilu independen, petugas KPPS (yang memenuhi syarat usia). 6. Tahapan Rekapitulasi dan Pengawasan Hasil Gen Z mengawal hasil pemilu melalui: pengecekan data real count, unggahan laporan TPS, aktivisme digital anti kecurangan pemilu. Peran Gen Z dalam Kehidupan Demokrasi Pembawa Budaya Diskusi Terbuka Gen Z mendorong munculnya budaya diskusi politik yang sehat dan terbuka, baik di ruang fisik maupun digital. Mereka menerobos ruang ketakutan terhadap kekuasaan dan memberikan kontrol sosial terhadap penyelenggara negara. Penggerak Literasi Digital Politik Dengan keberadaan mereka yang dominan di media digital, Gen Z cukup membantu dalam mengatasi hoaks dan disinformasi yang telah banyak beredar di berbagai media sosial. Dengan kontribusi ini, tentunya ada dampak positif terhadap laju informasi yang berdasarkan fakta dan data konkrit. Mendorong Pemerintah Lebih Transparan Melalui tekanan publik di media sosial, Gen Z mendesak: keterbukaan data dan akses publik, pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas, penggunaan teknologi dalam pelayanan publik. Melahirkan Pemimpin Muda di Masa Depan Keterlibatan Gen Z sejak dini dalam politik akan membentuk generasi pemimpin di masa depan yang memiliki orientasi terhadap hasil, menjaga kesinambungan, adaptif, inovatif, bertanggung jawab dan peka terhadap isu lingkungan dan sosial. Dari pembahasan diatas, Gen Z telah nyata berperan besar dalam rangkaian tahapan pemilu dengan berkontribusi dalam memperkuat kehidupan demokrasi melalui budaya diskusi, aktivisme digital, pengawasan publik, dan tuntutan atas transparansi. Dengan memberikan ruang yang lebih luas kepada Gen Z dan memperkuat literasi politik, Indonesia akan memiliki demokrasi yang lebih sehat, modern, dan berkelanjutan.

Di tengah keberagaman yang membentang dari Sabang hingga Merauke dan dengan ratusan suku, bahasa, tradisi, dan keyakinan Indonesia berdiri sebagai bukti bahwa perbedaan bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan alasan untuk bersatu. Persatuan dan kesatuan bukan sekadar semboyan yang kita ucapkan dalam upacara bendera, tetapi fondasi yang menjaga bangsa ini tetap kokoh melewati berbagai ujian sejarah. Di era modern yang penuh tantangan mulai dari disinformasi, konflik identitas, hingga polarisasi politik maka makna persatuan dan kesatuan menjadi semakin relevan untuk dipahami. Melalui nilai-nilai Pancasila dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, bangsa Indonesia diajak kembali melihat bahwa keberagaman bukan hambatan, melainkan kekuatan yang harus dirawat bersama. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945, para pendiri bangsa sepenuhnya menyadari bahwa bangsa ini tidak lahir dari satu bahasa, satu budaya, atau satu kelompok saja. Indonesia lahir dari keberagaman yang luar biasa dimana ratusan etnis, ratusan bahasa daerah, dan rentang wilayah yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Dengan kondisi seperti itu, satu-satunya cara agar bangsa ini tetap berdiri adalah melalui persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan bukan hanya slogan yang dihafalkan di sekolah atau ditempel di dinding kelas. Keduanya merupakan nilai mendasar yang menentukan apakah suatu bangsa mampu bertahan dari ancaman perpecahan, konflik, atau intervensi luar. Melalui pemahaman yang lebih dalam tentang persatuan dan kesatuan, kita dapat melihat bagaimana kedua nilai ini memengaruhi kehidupan berbangsa, bernegara, hingga hubungan kita dengan sesama di kehidupan sehari-hari. Apa Itu Persatuan dan Kesatuan? Persatuan dan kesatuan sering disebut sebagai pasangan konsep yang tidak dapat dipisahkan. Namun untuk memahami keduanya secara mendalam, kita perlu melihat definisi masing-masing. Pengertian Persatuan - Persatuan berarti keadaan di mana berbagai bagian yang berbeda bersatu menjadi satu kesatuan yang utuh. Dalam konteks sosial, persatuan terjadi ketika individu atau kelompok memiliki rasa kebersamaan, saling menghormati perbedaan, dan memilih bekerja sama demi tujuan yang lebih besar. Persatuan bukan berarti menyamakan semua orang, melainkan menghargai perbedaan sambil tetap memiliki tujuan dan komitmen bersama. Pengertian Kesatuan - Kesatuan adalah kondisi hidup bersama secara harmonis sebagai satu bangsa. Jika persatuan adalah proses penyatuan unsur yang berbeda, maka kesatuan adalah bentuk hasilnya: sebuah keadaan utuh di mana keberagaman dapat hidup berdampingan tanpa konflik berkepanjangan. Hubungan Keduanya - Persatuan dan kesatuan tidak bisa dipisahkan. Persatuan adalah langkah, kesatuan adalah tujuan. Persatuan melibatkan tindakan aktif menjaga hubungan antarindividu atau kelompok, sementara kesatuan adalah keadaan di mana hubungan itu berhasil dipertahankan. Dalam konteks bangsa, keduanya menciptakan kondisi stabil yang memungkinkan suatu negara berkembang secara aman dan damai. Apa Makna Persatuan dan Kesatuan dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara? Persatuan dan kesatuan bukan hanya prinsip moral, tetapi juga fondasi sosial-politik yang menjaga keberlangsungan Indonesia. Makna mendalam dari persatuan dan kesatuan dapat dilihat dari beberapa aspek: Persatuan sebagai Modal Sosial Bangsa. Modal sosial adalah kekuatan yang tidak berbentuk fisik, tetapi sangat penting bagi kemajuan bangsa. Indonesia, dengan keberagamannya, memiliki potensi konflik yang besar jika tidak dikelola. Persatuan menciptakan rasa saling percaya, saling memahami, dan saling membutuhkan antarwarga negara. Ketika masyarakat bersatu, banyak persoalan nasional dapat dihadapi dengan lebih mudah, seperti krisis ekonomi, bencana alam, dan tantangan global. Kesatuan sebagai Stabilitas Negara. Kesatuan menciptakan kondisi stabil bagi negara. Negara yang bersatu akan memiliki pemerintahan yang kuat, keamanan yang terjaga, dan identitas nasional yang kokoh. Sebaliknya, negara yang rapuh kesatuannya cenderung mudah dipecah, mudah diprovokasi, dan tidak memiliki fondasi ideologis yang kuat. Makna dalam Bingkai Pancasila. Pancasila, sebagai dasar negara, menempatkan persatuan dalam urutan yang sangat penting yakni pada sila ketiga “Persatuan Indonesia”. Sila ini mengajarkan bahwa seluruh warga negara harus mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Persatuan dalam Pancasila bukan berarti meniadakan perbedaan, tetapi merangkul perbedaan sebagai kekayaan moral dan budaya. Makna dalam Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan negara, Bhinneka Tunggal Ika atau “berbeda-beda tetapi tetap satu”, menjelaskan bahwa keanekaragaman adalah bagian alami dari bangsa Indonesia. Namun agar perbedaan itu tidak memecah belah, seluruh masyarakat harus memiliki kesadaran bersama bahwa kita semua berada dalam satu wadah besar yaitu Indonesia. Inilah makna terdalam persatuan dan kesatuan serta identitas tunggal dalam keberagaman. Apa Pentingnya Persatuan dan Kesatuan bagi Bangsa Indonesia? Mengapa persatuan dan kesatuan sangat penting?, jawabannya berkaitan dengan kondisi geografis, sosial, dan sejarah Indonesia yang unik yaitu: Indonesia adalah Negara yang Sangat Beragam - Keberagaman yang luar biasa dapat menjadi kekuatan, tetapi juga dapat menjadi sumber konflik jika tidak diikat oleh persatuan. Tanpa komitmen menjaga persatuan, perbedaan agama, budaya, bahasa, dan suku akan mudah dimanfaatkan oleh pihak yang ingin memecah bangsa. Indonesia Memiliki Sejarah Perjuangan Kolektif - Kemerdekaan Indonesia tidak diraih oleh satu kelompok saja. Semua suku, agama, dan daerah berjuang bersama. Semangat kolektif inilah yang harus terus dipertahankan dalam kehidupan berbangsa. Persatuan Mendukung Pembangunan Nasional, tanpa persatuan program pemerintah sulit berjalan, konflik sosial mudah terjadi, dan energi bangsa terkuras untuk menyelesaikan pertikaian internal. Sebaliknya, negara yang bersatu akan lebih fokus pada pembangunan ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan rakyat. Persatuan Meningkatkan Ketahanan Nasional - Ketahanan nasional bukan hanya soal kekuatan militer, tetapi juga kekuatan sosial. Negara yang warganya bersatu akan lebih kuat menghadapi ancaman global, seperti perang informasi, perpecahan politik, radikalisme, serta pengaruh eksternal yang ingin mengganggu stabilitas Indonesia. Persatuan Menjadi Identitas Bangsa - Bangsa Indonesia sejak awal berdiri dikenal sebagai bangsa yang rukun, toleran, dan menghargai keberagaman. Persatuan dan kesatuan menjadi ciri khas bangsa ini yang membedakannya dari negara lain. Bagaimana Sikap Menjaga Persatuan dan Kesatuan di Kehidupan Sehari-Hari? Persatuan bukan hanya urusan negara atau pemerintah. Persatuan dimulai dari pola pikir dan tindakan kecil setiap individu. Beberapa contoh penerapannya antara lain: Menghargai Perbedaan Agama. Tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain, menghormati ibadah sesama, serta menjalin pertemanan lintas agama adalah sikap sederhana namun penting dalam menjaga persatuan. Menghindari Ujaran Kebencian. Di era digital, menyebarkan kabar bohong, memecah belah, atau menghina kelompok lain sangat mudah. Menghindari ujaran kebencian dan menjaga etika dalam bermedia sosial adalah tindakan nyata menjaga kesatuan bangsa. Bergotong Royong - Gotong royong adalah warisan budaya Indonesia yang mencerminkan persatuan. Misalnya kerja bakti, membantu tetangga, dan aktif dalam kegiatan kampung. Menjaga Kerukunan di Lingkungan Sekitar. Kerukunan dapat dimulai dari tidak memutar musik keras pada jam istirahat, menyelesaikan masalah secara musyawarah, serta menjaga hubungan baik antartetangga. Mengutamakan Kepentingan Umum. Tidak mengambil keuntungan pribadi yang merugikan masyarakat, tidak menyerobot antrean, atau tidak melakukan korupsi adalah bentuk perilaku yang menghargai kepentingan bersama. Berpartisipasi dalam Kegiatan Nasional. Seperti peringatan HUT RI, pemilu, atau program pemerintah. Partisipasi aktif mencerminkan kesadaran bahwa kita adalah bagian dari bangsa yang sama. Membantu Saudara Sebangsa Saat Bencana. Kecepatan masyarakat Indonesia memberikan bantuan sosial saat bencana adalah bukti nyata bahwa persatuan masih hidup dalam hati banyak warga negara. Apa Tantangan dalam Menjaga Persatuan dan Kesatuan di Era Modern? Walaupun persatuan sangat penting, mempertahankannya bukanlah hal mudah. Ada beberapa tantangan besar di era modern yang perlu diperhatikan: Polarisasi Politik - Perselisihan politik sering kali memecah masyarakat. Media sosial memperburuk kondisi ini dengan menghadirkan ruang gema (echo chamber) yang membuat orang hanya mendengar opini yang sejalan dengannya. Jika tidak dikelola dengan bijak, perbedaan pilihan politik dapat menyebabkan permusuhan yang merusak persatuan. Penyebaran Hoaks dan Disinformasi - Hoaks dapat menimbulkan perpecahan, menyebarkan kebencian, dan memicu provokasi. Selain itu, algoritma media sosial yang memprioritaskan konten sensasional membuat hoaks lebih cepat viral daripada fakta. Radikalisme dan Intoleransi - Radikalisme yang muncul dari pemahaman agama atau politik yang sempit menjadi ancaman bagi persatuan. Intoleransi antaragama atau antarkelompok semakin mudah menyebar jika tidak dicegah sejak dini. Globalisasi Budaya - Globalisasi membawa budaya dan nilai baru yang tidak selalu sejalan dengan nilai Pancasila. Jika tidak disaring dengan baik, dapat melemahkan ikatan sosial dalam masyarakat. Kesenjangan Ekonomi - Kesenjangan antara kaya dan miskin, kota dan desa, pusat dan daerah, dapat menjadi sumber ketidakpuasan. Ketidakadilan dapat memicu konflik sosial dan melemahkan rasa kebersamaan. Konflik Identitas - Penguatan identitas kelompok baik itu etnis, agama, atau daerah bisa berdampak positif. Namun jika identitas kelompok lebih diutamakan daripada identitas nasional, maka konflik antaridentitas dapat muncul. Bagaimana Cara Menumbuhkan Persatuan dan Kesatuan? Dalam menghadapi tantangan tersebut, individu, keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah memiliki peran masing-masing untuk memperkuat persatuan. Pendidikan Karakter Berbasis Pancasila - Pancasila harus menjadi nilai praktis dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekadar hafalan. Sekolah perlu mengajarkan toleransi, empati, kerja sama, dan musyawarah melalui kegiatan nyata seperti diskusi, proyek kelompok, dan kegiatan sosial. Menghidupkan Semangat Bhinneka Tunggal Ika - Kebinekaan harus dilihat sebagai kekayaan budaya. Dengan belajar tentang budaya daerah lain, menjalin persahabatan lintas budaya, dan melakukan pertukaran budaya, rasa kebangsaan dapat tumbuh lebih kuat. Menanamkan Sikap Toleransi di Keluarga - Keluarga adalah tempat pertama anak belajar nilai moral. Mengajarkan anak untuk menghargai perbedaan, tidak membeda-bedakan teman, serta tidak menghina keyakinan orang lain adalah investasi jangka panjang bagi persatuan. Bijak Bermedia Sosial - Menghindari hoaks, tidak menyebarkan ujaran kebencian, dan memilih konten positif membantu menciptakan ruang digital yang sehat. Masyarakat perlu mengedepankan literasi digital agar dapat membedakan informasi benar dan salah. Mengutamakan Musyawarah dalam Menyelesaikan Konflik - Musyawarah adalah nilai luhur bangsa yang dapat mencegah konflik berkembang menjadi perpecahan. Dengan berdialog dan saling mendengarkan, perbedaan dapat diatasi dengan damai. Mengembangkan Program Keadilan Sosial - Pemerintah perlu menghadirkan pembangunan yang merata agar tidak ada daerah yang merasa tertinggal. Ketidakadilan sosial dapat melemahkan rasa nasionalisme dan memperbesar peluang perpecahan. Memperkuat Identitas Nasional, identitas nasional dapat diperkuat melalui pendidikan sejarah nasional, penggunaan bahasa Indonesia, peringatan hari kebangsaan, dan promosi budaya nasional. Semakin kuat identitas nasional, semakin kokoh pula persatuan bangsa. Persatuan dan kesatuan adalah napas kehidupan bangsa Indonesia. Tanpa keduanya, Indonesia mungkin hanya menjadi sekumpulan pulau tanpa ikatan kuat. Persatuan dan kesatuan bukan hanya konsep teoritis, tetapi nilai yang harus dihidupkan dalam tindakan nyata, baik oleh pemerintah maupun setiap warga negara. Persatuan berarti menyadari bahwa perbedaan adalah keniscayaan. Kesatuan berarti memastikan bahwa perbedaan itu tidak menjadi alasan untuk saling menjauh. Dengan Pancasila sebagai dasar negara dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai pedoman, Indonesia memiliki modal ideologis yang kuat untuk mempertahankan persatuan. Namun persatuan tidak akan terjaga jika hanya menjadi slogan. Ia harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari: menghargai perbedaan, menjaga etika dalam bermedia sosial, mengutamakan kepentingan bersama, dan terus menumbuhkan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Jika nilai-nilai itu hidup di hati seluruh rakyat, maka Indonesia tidak hanya menjadi negara besar secara geografis tetapi menjadi bangsa yang kuat, tangguh, dan berdaulat dalam persatuan. Baca juga: Membedah Pakta Integritas: Fungsi, Risiko, dan Pentingnya Komitmen Nyata dalam Pemerintahan dan Pemilu

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana penyampaian hak politik warga negara. Terlebih, pada kontribusi warga negara dalam membangun bangsanya kedepan. Saat ini, dominasi pemilih pada pemilu adalah generasi Z (Gen Z) yang hampir memberikan sumbangan jumlah pemilih terbesar. Mereka lahir dan berkembang dalam dunia serba digital, cepat, dan terhubung. Pemilu bukan hanya memengaruhi kehidupan politik mereka, tetapi juga membentuk pola pikir, perilaku digital, dan identitas sosial mereka. Sebaliknya, Gen Z yang lahir berdampingan dengan dunia digital semakin terbuka terhadap informasi dan juga memberi dampak besar terhadap jalannya pemilu, membuat proses politik lebih transparan, kritis, dan interaktif. Artikel ini membahas bagaimana pemilu mempengaruhi Gen Z. Gen Z sebagai Kelompok Pemilih Strategis Komposisi Jumlah yang Signifikan Gen Z merupakan salah satu kelompok pemilih terbesar dalam pemilu terakhir. Jumlah mereka yang besar disebut dapat menentukan arah politik ke depan dan mengubah hasil pemilu. Perilaku Politik Berbasis Nilai Tentunya dengan sikap kritis dan terbuka Gen Z tidak tertarik pada janji politik. Mereka lebih kritis dan memilih berdasarkan isu, seperti: biaya pendidikan, pembukaan lapangan pekerjaan, isu lingkungan hidup, kemudahan akses digital, kesehatan mental gen z, kesetaraan gender. Dampak Pemilu terhadap Cara Gen Z Dalam Memandang Politik Meningkatnya Kesadaran Politik Pemilu membuat Gen Z lebih sadar tentang pentingnya hak pilih dan dampaknya pada kesejahteraan mereka. Banyak anak muda mulai sadar bahwa kebijakan dan keputusan politik hari ini akan berdampak pada masa depan mereka. Munculnya Dorongan untuk Terlibat dalam Perubahan Momen pemilu sering memotivasi Gen Z untuk melakukan kegiatan sebagai berikut: mengikuti diskusi publik tentang kepemiluan, membuat konten edukasi politik, terlibat dalam komunitas pemantau dan pengawas pemilu, menjadi petugas TPS. Dampak Pemilu terhadap Perilaku Digital Gen Z Peningkatan Konsumsi Informasi Politik Setiap kali tahun pemilu, Gen Z mengonsumsi lebih banyak konten politik, termasuk: konten video edukasi, infografis kepemiluan, debat kandidat capres dan cawapres, liputan yang menyibak rekam jejak calon. Terpapar Bahaya Disinformasi Pemilu juga membuat Gen Z lebih rentan terhadap hoaks. Arus informasi yang cepat di media sosial membuat gen z mendapat informasi yang seringkali bersifat hoaks. Hal ini perlu diimbangi dengan kemampuan literasi digital yang baik. Kebiasaan Sharing dan Algoritma Gen Z terbiasa menyebarkan konten menarik secara cepat. Aktivitas ini tentunya akan berdampak pada laju isu politik yang akan massif. algoritma juga akan mempengaruhi hal yang sama, media yang menyuguhkan konten sesuai preferensi si pengguna akan menutup sudut pandang lain yang mungkin dapat memberikan pencerahan tentang edukasi politik dan kepemiluan terhadap gen z. Dampak Pemilu terhadap Kehidupan Sosial Gen Z Polarisasi dan Perbedaan Pendapat Menjadi hal yang biasa perbedaan pendapat di masa pemilu. Namun, kecakapan dan pengetahuan yang cukup tentu menentukan sejauh mana perbedaan itu terjadi. Jika sempitnya pengetahuan tentang politik dan kepemiluan tentunya akan berujung pada polarisasi dan perbedaan pendapat yang berpotensi pada perpecahan lingkungan sosial. Ruang Diskusi yang Lebih Terbuka Pemilu menciptakan lingkungan diskusi yang lebih terbuka. Anak muda kini lebih berani menyampaikan pendapat, mengkritik kebijakan, dan menantang narasi politik yang tidak relevan bagi kelompok mereka. Meningkatnya Kepercayaan Diri untuk Berpolitik Kini Gen Z lebih percaya diri bahwa mereka bisa ikut mempengaruhi arah bangsa melalui: hak pilih dalam pemilu, kampanye melalui media digital, advokasi hukum, dukungan terhadap calon tertentu. Bagaimana Gen Z Mengubah Wajah Pemilu di Indonesia Menuntut Transparansi Gen Z mendesak penyelenggara pemilu dan pemerintah untuk lebih transparan, cepat merespons isu, dan menyediakan informasi yang tepat. Menghadirkan Politik Kreatif Gen Z mengubah kampanye menjadi lebih modern dan kreatif dengan: meme lucu politik, konten media sosial TikTok, video kreatif dan edukatif, live streaming edukatif. Memperkuat Partisipasi Digital Partisipasi digital Gen Z membuat proses politik lebih dinamis dan dapat diakses publik secara luas dalam waktu singkat. Dengan kemudahan akses dan kecenderungan membagikan konten yang menarik akan menimbulkan lonjakan partisipasi dalam pemilu. Pemilu memiliki dampak besar bagi Gen Z, mulai dari pola dalam berpikir, berperilaku, pola interaksi digital, hingga mengambil posisi dalam dinamika sosial dan politik. Sebaliknya, Gen Z juga memberi pengaruh yang kuat terhadap jalannya pemilu dengan menciptakan budaya politik baru yang lebih kritis, kreatif, dan partisipatif.

Dalam banyak institusi mulai dari pemerintahan, dunia kerja, hingga penyelenggara Pemilu, pakta integritas telah menjadi dokumen penting yang menentukan bagaimana seseorang menjalankan tugas dan kewenangannya. Di tengah meningkatnya tuntutan publik akan transparansi dan bebasnya praktik korupsi, keberadaan pakta integritas berfungsi sebagai pagar moral yang menegaskan bahwa setiap pejabat, pegawai, maupun pelaksana proyek wajib bekerja secara jujur, profesional, dan bertanggung jawab. Meski hanya berupa selembar kertas, pakta integritas memegang peran besar dalam memastikan suatu sistem berjalan tanpa penyimpangan, sekaligus menjadi dasar untuk menilai komitmen dan integritas seseorang dalam menjalankan amanah jabatan. Apa Itu Pakta Integritas? Pakta integritas adalah sebuah pernyataan tertulis yang berisi komitmen, janji, dan kesanggupan seseorang untuk mematuhi aturan, menjunjung nilai kejujuran, serta menghindari segala bentuk penyimpangan, termasuk korupsi, kolusi, gratifikasi, dan penyalahgunaan wewenang. Dokumen ini biasanya ditandatangani oleh pejabat publik, pegawai negeri, panitia pengadaan barang dan jasa, peserta seleksi CPNS, lembaga penyelenggara Pemilu, maupun pihak swasta yang terlibat dalam sebuah proyek atau kerja sama formal. Meskipun secara tampilan pakta integritas hanyalah selembar kertas, maknanya sangat penting. Ia bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan alat kontrol moral sekaligus instrumen hukum yang menegaskan bahwa seseorang bersedia bekerja secara profesional, transparan dan bertanggung jawab. Di banyak institusi, pakta integritas menjadi syarat awal sebelum seseorang mulai menjalankan tugas, karena dokumen ini berfungsi sebagai batasan etis sekaligus pengingat bahwa setiap tindakan punya konsekuensi hukum maupun etik. Dalam konteks pemerintahan, pakta integritas sering digunakan untuk memastikan pejabat dan pegawai bekerja sesuai standar tata kelola yang baik (good governance). Di dunia kerja, perusahaan menggunakannya untuk mencegah kebocoran informasi, konflik kepentingan, hingga penyimpangan perilaku karyawan. Sementara di KPU, dokumen ini menjadi alat penguat integritas penyelenggara Pemilu agar proses demokrasi berjalan jujur, adil, dan bebas intervensi. Pada dasarnya, pakta integritas adalah perjanjian moral sekaligus kontrak administratif antara individu dan institusi tempat ia bekerja. Baca juga: Apa Yang Dimaksud Dengan Zona Integritas? Pengertian, Tujuan, dan Manfaatnya bagi Pelayanan Publik Apa Fungsi dan Manfaat Pakta Integritas? Pakta integritas memiliki fungsi yang beragam, tergantung lembaga dan konteks penggunaannya. Namun secara umum, terdapat beberapa fungsi utama yang membuat dokumen ini penting dalam tata kelola organisasi modern. Mencegah Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang. Korupsi biasanya terjadi ketika tidak ada pengawasan atau komitmen moral yang jelas. Dengan pakta integritas, seseorang menyatakan secara tertulis bahwa ia menolak segala bentuk gratifikasi, suap, manipulasi anggaran, serta tindakan yang memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi. Pernyataan tertulis memiliki efek psikologis kuat karena orang lebih berhati-hati karena ia tahu dirinya memiliki komitmen yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum dan etik. Memastikan Transparansi dan Akuntabilitas. Dalam pemerintah maupun perusahaan, transparansi menjadi kunci tata kelola yang baik. Pakta integritas memaksa pelaksana tugas untuk: bekerja sesuai prosedur, membuat laporan dengan benar, tidak menyembunyikan informasi, serta siap diperiksa jika terjadi dugaan pelanggaran. Dengan kata lain, dokumen ini menjadi alat kontrol internal. Menjaga Kepercayaan Publik. Institusi publik seperti KPU, kementerian, pemerintah daerah, hingga BUMN sangat membutuhkan kepercayaan masyarakat. Tanpa kepercayaan, kebijakan apa pun menjadi sulit dijalankan. Pakta integritas memberi pesan bahwa institusi tersebut serius memberantas penyimpangan. Ini menjadi sinyal positif bagi publik bahwa pemerintah atau lembaga penyelenggara Pemilu tidak main-main dalam menjaga integritas internal. Mengurangi Konflik Kepentingan. Seseorang bisa saja terlibat hubungan keluarga, bisnis, atau kepentingan pribadi yang berpotensi memengaruhi keputusannya. Pakta integritas biasanya memuat larangan: melibatkan keluarga dalam proses rekrutmen, memberikan proyek kepada perusahaan yang memiliki hubungan pribadi, mengatur kebijakan untuk menguntungkan kelompok tertentu. Dengan demikian, dokumen ini menjadi pagar untuk mencegah keputusan yang bias atau manipulatif. Melindungi Institusi dari Risiko Hukum. Jika terjadi pelanggaran, institusi memiliki dasar kuat untuk memberikan sanksi. Penandatangan pakta integritas berarti seseorang telah mengetahui aturan dan konsekuensinya. Jadi, tindakan penyimpangan tidak dapat dibela dengan alasan “tidak tahu aturan”. Meningkatkan Profesionalisme. Pakta integritas juga mendorong kedisiplinan dan etika kerja. Dengan menandatangani dokumen ini, pegawai atau penyelenggara Pemilu sadar bahwa pekerjaannya diawasi, sehingga ia terdorong bekerja lebih hati-hati, teliti, dan sesuai standar operasional. Bagaimana Isi dan Contoh Pakta Integritas KPU (Provinsi / Kabupaten / Kota)? Setiap KPU baik tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota memiliki format pakta integritas dengan substansi yang hampir sama. Secara umum, pakta integritas KPU berisi poin-poin berikut: Komitmen Menjaga Integritas Pemilu dimana penandatangan menyatakan bersedia bekerja jujur, adil, transparan, dan profesional,menjaga kerahasiaan data pemilih dan dokumen strategis, tidak melakukan manipulasi suara atau hasil rekapitulasi,tidak berkolusi dengan peserta Pemilu, tim sukses, maupun pihak berkepentingan lainnya. Larangan Gratifikasi dan Suap. Penandatangan bersumpah untuk tidak menerima uang, barang, atau fasilitas dari peserta Pemilu, tidak memberikan fasilitas kepada pihak tertentu yang berpotensi memengaruhi proses Pemilu, melaporkan setiap percobaan suap, tekanan politik, atau intimidasi. Komitmen Netralitas, netralitas adalah poin paling penting. Penandatangan wajib untuk tidak memihak partai politik atau calon tertentu, tidak memberikan informasi strategis kepada tim kampanye, tidak mengunggah dukungan politik di media sosial, tidak hadir dalam kegiatan kampanye kecuali dalam kapasitas tugas resmi. Kesiapan untuk Diawasi dan Diproses. Setiap petugas KPU wajib untuk siap diaudit internal maupun eksternal, menerima sanksi jika terbukti melanggar kode etik, bersedia diberhentikan dari jabatan jika melanggar integritas. Komitmen Menjaga Kerahasiaan. KPU memiliki banyak dokumen sensitif terkait data pemilih, dokumen pencalonan, hingga hasil rekapitulasi. Penandatangan pakta integritas berkewajiban menjaga kerahasiaan tersebut agar tidak bocor ke pihak yang berkepentingan. Berikut Contoh Paragraf Pakta Integritas KPU (Disusun untuk Keperluan Edukasi, Bukan Dokumen Resmi) “Saya yang bertanda tangan di bawah ini, dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan, berjanji untuk bekerja secara jujur, adil, profesional, dan transparan dalam seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah. Saya berkomitmen untuk tidak melakukan tindakan yang mengarah pada korupsi, kolusi, gratifikasi, konflik kepentingan, maupun bentuk penyalahgunaan wewenang lainnya. Saya bersedia mempertanggungjawabkan setiap tindakan saya di hadapan hukum, kode etik, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta siap menerima sanksi apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap pakta integritas ini.” Contoh di atas merupakan ilustrasi dan bukan format baku, tetapi merepresentasikan unsur-unsur yang umum digunakan KPU. Apa Konsekuensi Jika Pakta Integritas Dilanggar? Meskipun bukan undang-undang, pakta integritas memiliki kekuatan moral, administratif, dan dalam beberapa kasus dapat diperkuat dengan dasar hukum yang berlaku. Pelanggaran terhadap pakta integritas dapat berakibat serius. Sanksi Etik - Biasanya dijatuhkan oleh dewan etik internal, seperti: teguran tertulis, pembinaan atau peringatan keras, diberhentikan dari jabatan struktural. Pada KPU, pelanggaran etik dapat diproses oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sanksi Administratif, bisa berupa: pencabutan hak untuk mengikuti proses seleksi, pembatalan kelulusan seleksi CPNS, pencopotan jabatan, penurunan pangkat. Sanksi administratif ini terjadi karena pelanggar dianggap tidak memenuhi standar perilaku yang ditetapkan lembaga. Sanksi Perdata, jika tindakan pelanggaran menimbulkan kerugian bagi institusi atau masyarakat, penandatangan dapat digugat secara perdata atas dasar perbuatan melawan hukum. Sanksi Pidana, jika pelanggaran berkaitan dengan: suap, penyalahgunaan anggaran, manipulasi data, pungutan liar, atau bentuk korupsi lainnya, maka pelaku dapat diproses menggunakan KUHP atau UU Tipikor. Banyak kasus pejabat publik dijerat hukum karena melanggar pakta integritas yang pada akhirnya mengarah pada tindak pidana korupsi. Kehilangan Kepercayaan Publik. Hukuman paling berat bukan selalu pidana, tetapi hilangnya kepercayaan dari masyarakat. Sekali seorang pejabat atau penyelenggara Pemilu dianggap melanggar integritas, reputasinya sulit pulih. Siapa Saja yang Wajib Menandatangani Pakta Integritas? Kewajiban menandatangani pakta integritas biasanya diterapkan pada berbagai profesi dan sektor. Berikut kelompok yang paling sering diwajibkan menandatanganinya: Pejabat Pemerintah dan ASN, termasuk: pejabat kementerian, pejabat dinas daerah, pegawai yang terlibat pengelolaan anggaran, pejabat pembuat komitmen (PPK), panitia pengadaan barang/jasa. ASN juga menandatanganinya saat proses rekrutmen CPNS sebagai bentuk komitmen melaksanakan tugas sesuai nilai dasar ASN. Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu, PPK, PPS, KPPS). Setiap individu yang berperan dalam proses Pemilu wajib menandatangani pakta integritas karena pemilu adalah proses sensitif, integritas penyelenggara menjadi kunci legitimasi hasil pemilu. Aparat Penegak Hukum seperti Polisi, jaksa, dan pegawai lembaga hukum sering diwajibkan menandatangani pakta integritas untuk menghindari konflik kepentingan dan intervensi perkara. Pegawai Perusahaan Swasta, terutama perusahaan yang: bekerja dengan dana besar, menangani informasi sensitif, memiliki hubungan bisnis dengan pemerintah. Perusahaan perlu pakta integritas untuk mencegah kebocoran data dan konflik kepentingan internal. Peserta Proyek dan Vendor. Dalam proyek pemerintah, vendor atau kontraktor diminta menandatangani pakta integritas agar tidak menyuap panitia tender, melakukan praktik mark-up, memberikan hadiah kepada pelaksana proyek. Apa Pentingnya Komitmen dan Implementasi, Bukan Sekadar Formalitas? Banyak lembaga sebenarnya telah rutin menggunakan pakta integritas, tetapi tidak jarang dokumen ini dianggap hanya simbol atau syarat administratif. Dalam beberapa kasus, pelanggaran tetap terjadi meski pakta integritas sudah ditandatangani. Itulah sebabnya implementasi dan pengawasan lebih penting daripada sekadar penandatanganan sebab:. Pakta integritas tanpa pengawasan hanya akan menjadi dokumen kosong. Jika lembaga tidak memiliki mekanisme pengawasan, audit internal, atau ruang pelaporan pelanggaran, maka pakta integritas tidak akan efektif. Budaya organisasi menentukan keberhasilan. Ketika pimpinan memberi teladan buruk, bawahan biasanya mengikuti. Sebaliknya, ketika pimpinan menunjukkan integritas dan menjunjung tinggi aturan, seluruh organisasi cenderung disiplin. Sistem pelaporan yang aman sangat diperlukan. Pegawai harus punya ruang aman untuk melaporkan penyimpangan tanpa takut dibalas atau diintimidasi. Banyak negara mengadopsi sistem whistleblowing untuk mendukung pakta integritas. Edukasi dan internalisasi etika harus terus dilakukan. Pelatihan integritas dan etika kerja perlu diberikan secara rutin, bukan hanya sesekali. Masyarakat ikut mengawasi. Untuk lembaga publik seperti KPU atau pemerintah daerah, partisipasi masyarakat sangat penting. Publik dapat menjadi pengawas eksternal yang mencegah potensi penyimpangan. Kesimpulannya, pakta integritas kuat jika didukung: pengawasan, keteladanan, budaya integritas, transparansi, dan keberanian melindungi pelapor pelanggaran. Tanpa itu, pakta integritas hanya akan menjadi tanda tangan di atas kertas. Pakta integritas adalah instrumen penting dalam mencegah korupsi, memperkuat transparansi, dan memastikan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah, penyelenggara Pemilu, maupun dunia kerja. Meskipun terlihat sederhana, dokumen ini berfungsi sebagai kompas moral dan pagar hukum bagi siapa pun yang memegang kekuasaan atau kewenangan tertentu. Lebih dari sekadar ritual penandatanganan, pakta integritas harus diikuti tindakan nyata, pengawasan ketat, dan komitmen bersama. Hanya dengan cara itu sebuah lembaga dapat menjaga reputasi dan menciptakan tata kelola yang benar-benar bersih dan berintegritas.

Pemilih pemula seperti kita ketahui berada di rentang usia 17-21 tahun, pemilih dengan segmen tertinggi pada pemilu serentak tahun 2024. Dengan jumlah yang besar, pemilih pemula merupakan faktor kekuatan penentu pada pemilu yang lalu. Namun dibalik potensinya, kelompok ini juga menghadapi tantangan terkait literasi politik, minimnya sosialisasi, dan terpaan informasi negatif di media sosial. Dalam agenda menjaga iklim demokrasi yang sehat, penting bagi pemangku kekuasaan dan elemen lembaga penyelenggara pemilu dalam merawat nalar kritis, aktif dan partisipatif terhadap demokrasi khususnya pemilu. Langkah konkrit perlu diambil dalam membentuk karakter pemilih pemula yang mempunyai kapasitas untuk dapat menghadapi tantangan dan peluang demokrasi kedepan. Karakteristik dan Pola Perilaku Pemilih Pemula Generasi Digital yang Informatif Pemilih pemula merupakan generasi yang lahir dan tumbuh beriringan dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Budaya digital, media sosial dan pengetahuan tentang teknologi informasi membuat mereka dapat mengkonsumsi informasi dengan cepat dan visualisasi konten yang menarik. Akan Tetapi, kemudahan yang ada tidak serta merta memberikan dampak baik terhadap partisipasi pemilih. Pemilih pemula cenderung menyukai hal yang berbau humor ketimbang tertarik pada konten kepemiluan, itulah menjadi tugas bersama dalam membentuk generasi bangsa yang mempunyai daya dan asa untuk membangun bangsa kedepan melalui partisipasi dalam pemilu dan menghindarkan dari disinformasi serta informasi negatif. Orientasi pada Nilai dan Identitas Pemilih pemula cenderung memilih kandidat berdasarkan isu yang dekat dengan kehidupan mereka, seperti pendidikan, lingkungan, peluang kerja, teknologi, dan kesetaraan. Mereka ingin melihat komitmen nyata dari calon dan bukan hanya sekedar janji. Kritis namun Tidak Stabil dalam Preferensi Pemilih pemula yakni gen z memang kritis, namun mudah berpindah pilihan. Penyampaian informasi dan pesan yang relevan, menarik dan autentik menjadi kunci untuk mendapat perhatian pemilih pemula. Tantangan Pemilih Pemula dalam Pemilu Minimnya Literasi Politik Sebagian besar pemilih pemula belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang proses pemilu, fungsi lembaga negara, maupun pentingnya suara mereka dalam menentukan arah kebijakan. Meskipun penggunaan akses digital tinggi, namun nampaknya politik belum menjadi bagian dari preferensi dan kemauan untuk mendalami lebih jauh. Sikap Apatis dan Ketidakpercayaan pada Politik Apatisme yang tumbuh dalam kalangan pemilih pemula merupakan salah satu ketidakpercayaan gen z terhadap penyelenggara negara. Sebagian pemilih pemula merasa politik jauh dari kehidupan sehari-hari. Kekecewaan pada perilaku elite atau sentimen bahwa menjadi penyebab apatisme. Kurangnya Ruang Diskusi yang Ramah Anak Muda Penyampaian informasi kepada gen z dan pemilih pemula perlu dengan pendekatan yang berbeda. Pemanfaatan media sosial sebagai sarana diskusi dan sosialisasi dalam membentuk partisipasi pemilih dapat digiatkan agar lebih menarik pemilih pemula. Sosialisasi pemilu masih sering menggunakan metode formal, kurang interaktif, dan belum menyesuaikan gaya komunikasi generasi muda. Strategi Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Literasi Politik Berbasis Sekolah dan Kampus Pendidikan politik perlu masuk melalui: pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dan mata pelajaran sosial seminar dan diskusi ruang kepemiluan simulasi pemilu di lingkungan sekolah kegiatan korganisasian OSIS, BEM, atau organisasi kepemudaan Konten Edukasi Kreatif di Media Sosial Penyelenggara pemilu, organisasi, dan lembaga pemerintah dapat memaksimalkan platform seperti TikTok, Instagram, dan YouTube untuk: membuat konten video edukatif menjelaskan tahapan pemilu dengan kemasan ala gen z melakukan live streaming Q&A menghadirkan influencer atau edukator melakukan kuis dan tanya jawab Melibatkan Pemuda dalam Forum Diskusi Publik Pemilih pemula sebetulnya memiliki gairah dalam politik, namun ruang yang formal dan gaya yang bukan mewakili generasi mereka cukup menjadi hambatan dalam upaya memberikan partisipasinya. Dengan forum diskusi, dialog kepemudaan dan knowledge sharing mereka memiliki kesempatan menyampaikan pendapat tentang isu-isu yang dianggap penting. Simulasi Pemilu dan Pengalaman Langsung Memberi pengalaman langsung melalui: simulasi pencoblosan dalam pemilihan ketua OSIS atau BEM kunjungan ke kantor KPU dan Bawaslu praktik menjadi petugas pemilu atau sebagai calon yang aktif dalam proses pemilu Peran Keluarga, Sekolah, dan Organisasi Lingkungan Keluarga Peran orang tua dalam memberi contoh dan membicarakan isu sosial dan politik dapat membentuk pola pikir positif terhadap pemilu. Sikap kritis dapat tumbuh melalui perbincangan ringan di dalam lingkungan keluarga. Sekolah dan Lembaga Pendidikan Sekolah berperan besar dalam memberikan dasar pengetahuan politik yang netral, informatif, dan objektif. Dengan pengetahuan yang didapat dalam lingkungan sekolah, tentunya pemilih pemula akan mendapat gambaran bagaimana bersikap dan berpartisipasi dalam politik dan pemilu. Organisasi Kepemudaan Komunitas dapat memainkan peran dalam kampanye kreatif, acara edukasi, hingga gerakan partisipatif kegiatan memilih ketua organisasi, melatih pengelolaan organisasi dan menjadi pengambil keputusan. Manfaat Besar Jika Pemilih Pemula Berpartisipasi Aktif memperkuat legitimasi pemilu, mendorong lahirnya kebijakan yang pro terhadap kebutuhan generasi muda, tumbuhnya ruang demokrasi dengan ide-ide baru, mencegah dominasi hoaks dan politik identitas. Generasi muda yang aktif akan memperkuat masa depan demokrasi Indonesia. Pemilih pemula adalah aset berharga bagi keberlanjutan demokrasi. Dengan memperkuat literasi politik, menghadirkan konten edukatif yang relevan, memberi ruang partisipasi, serta memerangi disinformasi, Indonesia dapat membangun generasi pemilih yang lebih cerdas, kritis, dan bertanggung jawab.