Wawasan Kepemiluan

Demokrasi di Indonesia bukan sekedar sebuah sistem pemerintahan, dinamika perjalanan demokrasi yang dihasilkan dari buah pemikiran dan disesuaikan dengan karakter bangsa yang berlandaskan Pancasila merupakan suatu perjuangan yang tidak mudah. Dimulai dari era perjuangan kemerdekaan, otoritarianisme hingga reformasi merupakan perjalanan panjang demokrasi di Indonesia.

Dua dekade reformasi, menjadi renungan kita bersama apakah demokrasi telah berjalan seperti yang dicanangkan? Reformasi yang menandai lahirnya kembali kedaulatan rakyat membuka kran demokrasi yang selama masa Orde Baru disumbat dengan berbagai tindakan represi kepada rakyat.

Lantas, bagaimana demokrasi di masa depan apakah masih relevan dengan kondisi sosial masyarakat saat ini. Apakah rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi telah terlibat aktif dalam pembangunan bangsa, demokrasi yang secara sistem telah matang dan berkeadilan? Atau justru terjadi penurunan kualitas demokrasi pasca reformasi? baca juga Demokrasi Indonesia Dan Tantangan Di Era Modern.

Untuk menjawab ini, mari kita bahas tentang masa depan demokrasi di Indonesia dan langkah strategis dalam penguatan demokrasi di masa depan.

Demokrasi dalam Konteks Indonesia

Demokrasi kita ketahui bersama yakni meletakkan kekuasaan di tangan rakyat. Namun dalam konteks yang ada di Indonesia, Pancasila merupakan landasan utama dalam sistem demokrasi itu sendiri. Nilai-nilai Pancasila seperti halnya religius, persatuan, kemanusiaan, keadilan sosial dan kesejahteraan merupakan cita-cita yang akan dicapai dengan sistem demokrasi di Indonesia.

Selain itu, dengan nilai gotong royong serta pengambilan keputusan secara musyawarah dan mufakat merupakan bentuk lain dari demokrasi deliberatif dimana melibatkan rakyat dalam proses pembangunan dengan konsensus yang hadir melalui diskusi, dialog dan pertukaran argumen mengenai ide gagasan ke depan.

Maka idealnya demokrasi yang dibangun di Indonesia merupakan upaya melibatkan masyarakat dengan partisipasi aktif dan kolaboratif. Sehingga berbagai keputusan yang diambil oleh pemerintah berdasarkan pada kehendak dan keberpihakan kepada rakyat. Juga, keterlibatan masyarakat tidak hanya pada saat Pemilu, namun pada kontrol sosial dan aspirasi yang disampaikan kepada pemerintah. Simak juga Demokrasi di Indonesia: Bentuk Perjuangan Kedaulatan Rakyat.

Kondisi Terkini Demokrasi Indonesia

Melalui reformasi, kini Indonesia telah berhasil menciptakan sistem politik yang lebih terbuka. Secara umum, demokrasi yang lahir dari perjuangan reformasi telah menciptakan sirkulasi kepemimpinan melalui Pemilu. Selain itu hak dan kebebasan berpendapat dimuka umum, kebebasan pers dan kebebasan hak masyarakat sipil semakin dilindungi.

Desentralisasi pemerintahan juga merupakan bagian dari capaian reformasi. Dengan memberikan keluasan daerah akan memberikan ruang dalam berkembang dan memunculkan potensi daerah melalui otonomi daerah. Juga, penegakan HAM dan penghapusan dwifungsi ABRI telah dilakukan demi mendorong kebebasan hak masyarakat sipil. Baca artikel Arti Demokrasi Dalam Kehidupan Berbangsa: Tujuan, Makna Dan Sejarah.

Menatap Masa Depan: Peluang Besar Kemajuan Demokrasi Indonesia

Peluang besar menjadi keuntungan bagi Indonesia dalam menjalankan demokrasi di masa mendatang, berikut adalah beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan dalam keberlangsungan demokrasi Indonesia:

Bonus Demografi dan Peran Generasi Muda

Dilansir dari Badan Riset dan inovasi Nasional (BRIN), pada Tahun 2045 Indonesia mengalami bonus demografi sebanyak 60% penduduk akan didominasi usia dibawah 30 Tahun. Artinya, jumlah penduduk dengan usia produktif dan terpelajar akan lebih besar dibandingkan dengan sebelumnya. Hal ini merupakan berita baik apabila dapat dikelola dengan maksimal, namun disisi lain akan menjadi suatu bencana bila bonus demografi tidak dikelola dengan baik.

Generasi muda yang notabene memiliki tingkat pendidikan dan pengetahuan yang baik diharapkan dapat memberikan partisipasi aktif dalam demokrasi. Dengan berbagai bidang keahlian dan pengetahuan digital yang cukup, generasi ini dapat menjadi kader kepemimpinan dengan pola dan gaya yang sesuai dengan perkembangan zaman.

Namun, agar bonus demografi tersebut dapat dimaksimalkan dengan baik, perlu melakukan langkah strategis guna mendukung generasi muda di Tahun 2045. Melalui pendidikan, penguatan hak sipil, pengembangan teknologi, sistem hukum, penguatan budaya demokrasi dan stabilitas ekonomi akan menciptakan suasana demokrasi yang baik dan menunjang bonus demografi di masa mendatang.

Pengembangan Teknologi Digital

Di era modern ini, pengembangan teknologi digital sangatlah penting untuk keberlangsungan demokrasi. Dengan digitalisasi diberbagai sektor publik akan memberikan kemudahan akses informasi dan pelaporan secara kolektif akan memberikan keterbukaan informasi dan data yang partisipasi melalui media digital oleh masyarakat.

Keterbukaan data dan informasi ini akan mendorong masyarakat untuk mengawasi kinerja pemerintah dan lembaga negara secara kritis. Dengan digitalisasi sistem pemerintahan, masyarakat sebagai penerima layanan dan pihak kontrol sosial akan mudah dalam menerima akses layanan tersebut.

Partisipasi demokrasi juga akan tumbuh dengan adanya sistem yang terbuka, transparan, akuntabel dan askes yang mudah. Masyarakat secara kolektif atau individu akan menyampaikan kritik dengan mudah bila terjadi dugaan penyelewengan kekuasaan. Dengan ini maka tingkat kepercayaan publik juga akan meningkat, kasak-kusuk yang sering timbul dalam penyelenggaraan negara akan terhindarkan dengan adanya kontrol sosial dari masyarakat sipil.

Penguatan Demokrasi Lokal

Otonomi daerah yang merupakan cita-cita reformasi adalah upaya menghapus pemerintahan yang sentralistik. Dengan memberikan kekuasaan daerah dalam mengembangkan potensi dan pemanfaatan berbagai sumber daya yang dimiliki, masyarakat sipil dapat berpartisipasi aktif dalam membangun daerah,

Desentralisasi membuka peluang bagi putra daerah untuk tampil dalam kancah politik lokal maupun nasional. Melalui berbagai kemampuan dan bidang keahlian dapat mewujudkan iklim demokrasi yang responsif terhadap kendala yang dihadapi oleh masyarakat. Apabila peluang dan inovasi tersebut dapat dilakukan dengan baik, maka kualitas demokrasi tingkat lokal hingga nasional akan berkualitas. 

Peran Aktif Masyarakat Sipil

Masyarakat sipil merupakan ruh dan jantung demokrasi. Peranan yang besar dalam pengembangan demokrasi sebagai jembatan antara negara dan warga negara. Masyarakat sipil mempunyai peran aktif dalam melakukan pengawasan, fungsi kontrol kebijakan publik, partisipasi dan upaya meningkatkan pendidikan politik kepada masyarakat.

Masyarakat sipil sebagai pendorong perubahan akan memastikan penyelenggaraan negara berjalan dengan baik melalui peran yang mereka miliki. Berbagai kelompok maupun organisasi independen akan turut serta dalam proses politik, kontribusi dalam pengambilan kebijakan dan memastikan hak warga negara terlindungi. Dalam arti masyarakat sipil akan menjembatani antara kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pemerintah. Untuk memahami lebih mendalam baca juga Demokrasi di Indonesia: Bentuk Perjuangan Kedaulatan Rakyat.

Selain itu, dalam demokrasi masyarakat sipil berkontribusi terhadap pemberdayaan masyarakat. Kita ketahui bersama bahwa masih banyak warga negara yang tidak mempunyai akses terhadap hukum, ekonomi dan politik, sehingga masyarakat sipil akan hadir untuk melakukan bantuan dan pendampingan kepada masyarakat yang terpinggirkan, sehingga perwujudan demokrasi dalam masyarakat yang berada di lapisan akar rumput sosial akan tercipta dengan mendapatkan akses yang setara melalui pemberdayaan yang dilakukan oleh masyarakat sipil tersebut.

Upaya Membangun Demokrasi yang Bermartabat

Upaya membangun demokrasi yang bermartabat merupakan langkah strategis kedepan dalam menciptakan iklim demokrasi yang baik. melalui beberapa langkah ini akan berdampak pada penguatan demokrasi, berikut diantaranya:

Pendidikan dan Literasi Publik

Pendidikan politik perlu ditanamkan sejak dini, warga negara dalam demokrasi mempunyai peranan penting. Oleh karena itu, pendidikan politik dasar tentang hak dan kewajiban warga negara hendaklah ditanamkan baik melalui sekolah, universitas, komunitas maupun media sosial.

Hal ini penting agar masyarakat tidak lagi terbelenggu dalam kebutaan terkait politik. Stigma dan label politik kotor yang telah beredar dapat dicerahkan dengan pendidikan dan literasi politik yang baik. Ini merupakan tanggungjawab bersama tidak hanya pemerintah namun kontribusi aktif dari masyarakat juga perlu dilakukan dalam upaya membagun demokrasi.

Reformasi Partai Politik

Partai politik mempunyai andil besar dalam pembangunan demokrasi. Melalui partai politik, kader calon pemimpin dilahirkan. Setiap partai mempunyai ideologi dan gagasan tentang demokrasi dan kehidupan bernegara. Oleh karena itu, proses pengkaderan perlu dilakukan dengan baik dan menanamkan etika serta moral Pancasila.

Meskipun kita ketahui bersama, partai politik seringkali hanya digunakan sebagai mesin elektoral. Ideologi, cita-cita dan tujuan partai politik menjadi kabur dengan hanya berorientasi pada kemenangan dalam proses elektoral. Cerminan partai politik sebagai lembaga demokrasi yang menyalurkan aspirasi rakyat akhirnya lambat laun akan hilang.

Supremasi Hukum dan Penguatan Lembaga Penegak Hukum

Dua pilar penting demokrasi adalah supremasi hukum dan lembaga penegak hukum. Dengan supremasi hukum berarti hukum sebagai norma tertinggi dan mengikat semua, baik itu pemangku kekuasaan maupun warga negara. Sedangkan upaya penguatan lembaga penegak hukum bertujuan memastikan institusi pengadilan, kejaksaan dan kepolisian dapat melakukan tugas penegakan sesuai dengan aturan, independen, transparan, adil, berorientasi pada HAM dan profesional.

Melalui supremasi hukum dan penegakan hukum yang adil, maka demokrasi akan berkembang dengan baik. Tidak ada penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan, dengan upaya ini dapat menciptakan kepercayaan publik dan stabilitas politik yang mendukung sistem demokrasi di Indonesia.

Implementasi Nilai Pancasila

Pancasila merupakan pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, saat ini Pancasila hanya sebagai simbol dan bukan lagi pegangan moral dalam melakukan tindakan yang menyangkut hajat hidup warga negara.

Nilai yang terkandung dalam Pancasila wajib diimplementasikan dalam sistem demokrasi. Dengan gotong royong, menjaga keadilan dan musyawarah. Semua pihak perlu membangun dialog dalam menciptakan sistem demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila sebagaimana menjadi pandangan hidup bangsa.

Demokrasi Berbasis Etika dan Moral

Demokrasi di Indonesia wajib memegang teguh etika dan moral. Dengan prinsip keadilan, kejujuran, empati dan integritas menjadi dasar pengambilan kebijakan dan partisipasi politik. Hal ini penting untuk menciptakan iklim demokrasi yang sehat, berbagai kecurangan dan pelanggaran atas proses demokrasi selain sistem yang lemah adalah turunnya etika dan moral.

Dengan etika dan moral akan tercipta siklus kepemimpinan yang berintegritas, penegakan HAM dan partisipasi yang berkualitas. Perilaku yang melanggar norma akan hilang dan proses penyampaian aspirasi juga akan lebih baik dalam demokrasi yang berbasis pada etika dan moral.

Menatap masa depan demokrasi Indonesia adalah upaya mengatasi dan merefleksi berbagai peluang dan hambatan yang harus dapat diselesaikan dengan langkah yang tepat. Seperti halnya bangunan, demokrasi akan tetap berdiri bila struktur penyangga itu sendiri kuat dan terus dilakukan perawatan.