Wawasan Kepemiluan

Popularitas adalah konsep yang menggambarkan tingkat penerimaan, ketenaran, atau pengakuan seseorang di tengah masyarakat. Dalam dunia politik, Popularitas sering dijadikan tolak ukur sejauh mana seorang tokoh atau partai dikenal, disukai, serta dipercaya publik. Popularitas menjadi salah satu aset penting yang dapat memengaruhi peluang seseorang meraih dukungan politik, terutama dalam sistem demokrasi di mana rakyat memiliki kedaulatan tertinggi. Dalam sistem demokrasi, rakyat memegang peranan penting karena memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Oleh sebab itu, dukungan publik yang tinggi terhadap seorang calon sering kali menjadi kunci kemenangan dalam pemilihan umum. Popularitas bukan hanya mencerminkan tingkat keterkenalan seorang kandidat, tetapi juga citra, reputasi, serta harapan yang dilekatkan masyarakat kepadanya. Meskipun demikian, Popularitas tidak selalu sejalan dengan kualitas kepemimpinan atau kemampuan seseorang dalam menjalankan roda pemerintahan. Popularitas sebagai Aset dalam Politik Dalam konteks politik modern, Popularitas dapat dikategorikan sebagai modal politik yang bernilai tinggi. Seseorang yang populer biasanya lebih mudah mendapatkan perhatian masyarakat, menarik simpati, serta membangun basis pendukung yang kuat. Popularitas dapat muncul dari berbagai faktor, misalnya kinerja yang nyata di lapangan, prestasi yang dimiliki, sampai strategi komunikasi yang efektif di media. Dalam era digitalisasi saat ini, media sosial menjadi salah satu alat paling efektif dalam membentuk dan mempertahankan Popularitas. Melalui platform seperti Instagram, TikTok, X (Twitter), dan YouTube, para politisi dapat membangun hubungan langsung dengan masyarakat, memperkenalkan gagasan, serta menampilkan sisi personal mereka. Interaksi yang konsisten dan narasi yang menarik membuat publik merasa lebih dekat dengan figur politik tersebut. Meskipun demikian, Popularitas yang hanya berdasarkan pada pencitraan tanpa bukti nyata bisa menjadi suatu bumerang bagi individu itu sendiri. Misalnya, masyarakat lebih fokus pada penampilan dan retorika daripada prestasi dan integritas, maka proses demokrasi bisa kehilangan substansinya. Akibatnya, keputusan politik sering diambil berdasarkan emosi dan kesukaan pribadi, bukan atas dasar pertimbangan rasional. Baca juga: Incumbent dalam Dunia Politik: Keunggulan, Tantangan, dan Etika Demokrasi Bagaimana Popularitas dan Hak Pilih dalam Sistem Demokrasi ? Hak pilih adalah kewenangan yang dimiliki oleh warga negara untuk ikut serta dalam proses pemilihan umum serta menjadi pilar utama dalam sistem demokrasi, karena setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk menentukan pemimpinnya. Dalam konteks ini, Popularitas sering kali menjadi faktor penentu dalam keputusan pemilih. Kandidat yang memiliki tingkat Popularitas tinggi umumnya lebih dikenal dan lebih mudah mendapatkan perhatian dibandingkan calon yang kurang dikenal masyarakat. Kondisi ini sering menimbulkan tantangan tersendiri dimana banyak pemilih yang menentukan pilihan hanya berdasarkan citra atau kedekatan emosional dengan calon, tanpa mempertimbangkan rekam jejak atau kemampuan kepemimpinan. Fenomena ini dikenal sebagai “politik pencitraan,” di mana aspek komunikasi dan penampilan lebih mendominasi dibandingkan substansi visi misi dan program kerja. Walaupun demikian, Popularitas tidak selalu bersifat negatif. Jika ketenaran seorang calon muncul karena prestasi, kepedulian terhadap rakyat, atau keberhasilan dalam menyelesaikan persoalan publik, maka Popularitas tersebut justru memperkuat legitimasi demokrasi. Pemimpin yang populer karena kinerjanya akan lebih dipercaya, dan hal ini dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara keseluruhan. Baca juga: Hak pilih dalam Konteks Demokrasi dan Pemilu Apa Pengaruh Popularitas terhadap Proses Demokrasi dan Pemilu ? Pada setiap pemilu, Popularitas sering menjadi faktor strategis dalam menentukan arah kampanye. Para calon berupaya meningkatkan ketenaran melalui berbagai cara, mulai dari kegiatan sosial, iklan, hingga kehadiran aktif di media sosial. Kampanye modern lebih banyak menonjolkan kepribadian dan citra calon dibandingkan diskusi mendalam mengenai kebijakan. Kondisi ini dapat menimbulkan risiko bagi kualitas demokrasi. Ketika pemilih hanya mempertimbangkan aspek Popularitas tanpa menilai kemampuan, demokrasi berpotensi terjebak pada “politik permukaan.” Pemimpin yang terpilih mungkin memiliki daya tarik tinggi di masyarakat, tetapi belum tentu memiliki kapasitas memimpin dan mewujudkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Selain itu, dominasi Popularitas bisa menyingkirkan calon-calon potensial yang memiliki kompetensi dan integritas tinggi, tetapi kurang terekspos di media. Karena itu, pendidikan politik menjadi sangat penting. Masyarakat perlu dibekali kemampuan berpikir kritis agar dapat membedakan antara Popularitas yang lahir dari pencapaian nyata dan Popularitas hasil rekayasa komunikasi politik. Baca juga: Integritas Sebagai Fondasi Utama dalam Penyelenggaraan Pemilu yang Berkeadilan Bagaimana Menjaga Keseimbangan antara Popularitas dan Kompetensi ? Demokrasi yang kuat menuntut keseimbangan antara Popularitas dan kualitas kepemimpinan. Popularitas memang penting untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat, namun kemampuan, integritas, dan rekam jejak tetap menjadi faktor utama dalam memilih pemimpin. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan dapat menilai calon pemimpin secara lebih komprehensif, tidak hanya dari seberapa terkenal, tetapi juga dari seberapa besar kontribusinya terhadap kesejahteraan bersama. Media massa maupun media sosial memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk sudut pandang masyarakat terhadap Popularitas. Pemberitaan yang berimbang dan berbasis fakta akan membantu masyarakat untuk menilai kandidat secara objektif. Sementara itu, politisi perlu memahami bahwa Popularitas sejati bukanlah sekadar hasil pencitraan di media sosial, melainkan cerminan dari kerja nyata dan kepercayaan publik yang dibangun melalui tindakan. Popularitas merupakan elemen yang tidak bisa dipisahkan dari dinamika politik dalam sistem demokrasi. Dalam pemilu, Popularitas dapat menjadi kekuatan positif bila dibangun di atas prestasi, integritas, dan dedikasi kepada rakyat. Namun, jika Popularitas dijadikan satu-satunya ukuran dalam menentukan pemimpin, maka demokrasi berisiko kehilangan esensinya. Masyarakat perlu menyadari bahwa demokrasi bukan sekadar ajang untuk memilih tokoh paling terkenal, melainkan proses untuk menentukan pemimpin terbaik yang mampu membawa kemajuan bagi bangsa. Dengan demikian, Popularitas seharusnya menjadi pintu masuk menuju pengenalan terhadap calon pemimpin bukan tujuan akhir dalam menentukan pilihan politik. Popularitas yang berlandaskan kualitas akan memperkuat kepercayaan publik serta menjaga keberlangsungan demokrasi yang sehat dan bermartabat. Baca juga: Alat Peraga Kampanye Politik: Strategi, Etika, dan Kekuatan Pengaruh dalam Demokrasi

Hak pilih adalah kewenangan yang dimiliki oleh warga negara untuk ikut serta dalam proses pemilihan umum. Dalam negara demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Melalui pemilihan umum (pemilu), rakyat diberi kesempatan untuk menentukan siapa yang akan memimpin dan mewakili mereka di pemerintahan. Di sinilah hak pilih memainkan peran penting bukan hanya sebagai hak dasar warga negara, tetapi juga bentuk tanggung jawab terhadap masa depan bangsa. Hak pilih menjadi jembatan antara rakyat dan pemerintahan. Ia memberi ruang bagi setiap individu untuk menyampaikan aspirasi secara damai dan sah menurut hukum. Di Indonesia, pemilu merupakan momentum besar yang diadakan secara berkala untuk memperbarui mandat rakyat terhadap para pemimpinnya. Namun, tidak semua orang memahami makna mendalam di balik hak pilih yang mereka miliki. Apa Itu Hak pilih ? Secara umum, hak pilih adalah kewenangan yang dimiliki oleh warga negara untuk ikut serta dalam proses pemilihan umum. Hak ini menjadi salah satu ciri utama sistem demokrasi, karena melalui hak pilih rakyat dapat menyuarakan kehendak dan menilai calon pemimpin secara langsung. Dalam konteks pemilu, hak pilih terbagi menjadi dua jenis: Hak pilih Aktif merupakan hak seseorang untuk memberikan suara dalam pemilu. Siapa pun yang memenuhi syarat sebagai pemilih dapat mendatangi tempat pemungutan suara (TPS) dan memilih calon wakil rakyat maupun pemimpin pemerintahan sesuai hati nurani. Hak pilih Pasif adalah hak untuk dicalonkan atau mencalonkan diri dalam jabatan publik, baik di lembaga legislatif maupun eksekutif. Hak ini memiliki syarat yang lebih ketat, karena menyangkut tanggung jawab besar dalam mengelola urusan negara. Kedua hak ini saling berkaitan. Hak pilih aktif memberi rakyat kesempatan menentukan arah pemerintahan, sementara hak pilih pasif membuka jalan bagi warga negara untuk turut berkontribusi langsung dalam memimpin bangsa. Siapa yang Memiliki dan Tidak Memiliki Hak pilih ? Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU), hak untuk memilih hanya diberikan kepada Warga Negara Indonesia (WNI) yang memenuhi sejumlah ketentuan sebagai berikut: Warga yang Memiliki Hak pilih dan Berhak Memilih Seseorang dianggap memiliki hak pilih jika memenuhi persyaratan berikut: Berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah/pernah menikah walaupun belum berusia 17 tahun. Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan oleh KPU. Memiliki KTP elektronik (e-KTP) atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Tidak sedang dicabut hak politiknya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Syarat itu menunjukkan bahwa hak pilih diberikan kepada warga negara yang telah dianggap cakap secara hukum dan politik untuk menentukan pilihannya. Warga yang Tidak Memiliki Hak pilih Sebaliknya, ada sejumlah kategori warga yang tidak memiliki hak pilih, yaitu: Warga negara asing (WNA), karena hak pilih hanya diperuntukkan bagi WNI. Anak di bawah 17 tahun yang belum menikah. Prajurit TNI dan anggota Polri aktif, karena keduanya wajib menjaga netralitas politik. Individu yang dicabut hak politiknya oleh putusan pengadilan. Orang dengan gangguan jiwa berat dan permanen, yang dinyatakan tidak mampu menggunakan haknya secara sadar oleh tenaga medis. Aturan ini dibuat untuk menjamin agar suara yang masuk dalam pemilu benar-benar berasal dari warga negara yang mampu berpikir rasional dan bertanggung jawab atas pilihannya. Mengapa Menggunakan Hak pilih Itu Penting? Meskipun hak pilih telah dijamin oleh konstitusi, masih banyak masyarakat yang bersikap apatis terhadap pemilu. Tidak sedikit yang memilih untuk golput (tidak menggunakan hak pilihnya) dengan alasan kecewa terhadap politik atau tidak percaya pada calon yang ada. Padahal, sikap pasif justru dapat melemahkan demokrasi dan membuka peluang bagi kepentingan sempit untuk mengambil alih suara rakyat. Ada beberapa alasan mengapa menggunakan hak pilih sangat penting dalam menjaga keberlangsungan demokrasi: Menentukan Arah Kebijakan dan Pembangunan Negara. Pemilu menjadi sarana utama rakyat dalam memilih pemimpin yang akan menentukan kebijakan publik. Setiap suara berkontribusi dalam membentuk pemerintahan yang akan memutuskan arah pembangunan, dari pendidikan hingga kesejahteraan sosial. Mewujudkan Pemerintahan yang Sah dan Bertanggung Jawab. Pemerintah yang terpilih melalui proses pemilu yang jujur dan partisipatif memiliki legitimasi yang kuat. Partisipasi rakyat yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintahan berjalan atas dasar kepercayaan dan kehendak rakyat. Menekan Praktik Politik Uang dan Penyalahgunaan Kekuasaan. Ketika masyarakat enggan memilih, ruang bagi praktik curang seperti politik uang atau manipulasi suara menjadi lebih luas. Dengan ikut memilih secara sadar, masyarakat turut memperkuat integritas demokrasi. Bukti Kepedulian terhadap Nasib Bangsa. Menggunakan hak pilih berarti berpartisipasi dalam menentukan masa depan negara. Setiap suara yang diberikan mencerminkan harapan dan komitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik. Hak pilih bukan sekadar formalitas lima tahunan, melainkan bentuk nyata tanggung jawab moral terhadap bangsa dan generasi mendatang. Sistem demokrasi tidak akan berfungsi tanpa partisipasi aktif dari rakyat. Hak pilih menjadi fondasi utama yang memastikan kekuasaan tetap berada di tangan publik, bukan di tangan kelompok tertentu. Partisipasi rakyat dalam pemilu menunjukkan kematangan politik bangsa. Namun, partisipasi yang berkualitas harus diiringi dengan kesadaran dan pengetahuan politik. Masyarakat perlu memahami visi, misi, serta rekam jejak calon pemimpin, bukan sekadar terpengaruh oleh popularitas, sentimen emosional, atau berita palsu yang marak menjelang pemilu. Selain itu, menghargai hak pilih juga berarti menghargai perjuangan para pahlawan bangsa. Dahulu, banyak pejuang yang mengorbankan jiwa dan raga agar rakyat Indonesia bisa menentukan nasibnya sendiri. Karena itu, menggunakan hak pilih adalah cara sederhana namun bermakna untuk menjaga hasil perjuangan tersebut. Ayo Gunakan Hak pilihmu dengan Bijak Hak pilih merupakan simbol nyata dari kedaulatan rakyat. Setiap suara memiliki arti dan dampak besar terhadap arah pemerintahan dan masa depan bangsa. Ketika hari pemilihan tiba, jangan sia-siakan hak yang telah dijamin oleh konstitusi ini. Datanglah ke TPS, pilihlah dengan hati nurani dan berdasarkan pengetahuan. Jangan biarkan suara Anda hilang, karena di balik satu suara, terdapat harapan dan masa depan negara yang sedang kita bangun bersama. Menggunakan hak pilih bukan hanya soal memilih pemimpin, tetapi juga tindakan nyata dalam menjaga demokrasi dan mewariskan masa depan yang lebih baik bagi generasi berikutnya Baca juga: Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebagai Cermin Kualitas Demokrasi

Integritas adalah suatu sifat atau kualitas individu yang menunjukkan kejujuran, konsistensi antara perkataan, perbuatan, dan berpegang teguh pada prinsip moral dan etika, serta dapat dipertanggungjawabkan. Pemilihan umum (pemilu) adalah instrumen utama dalam suatu sistem demokrasi yang berfungsi untuk menyalurkan kedaulatan rakyat. Melalui pemilu, rakyat dapat menentukan arah dan wajah kepemimpinan bangsa. Meski demikian, nilai sejati dari demokrasi tidak hanya terletak pada terselenggaranya pemilu itu sendiri, melainkan pada seberapa tinggi integritas yang menyertai setiap prosesnya, sehingga di balik proses tersebut, integritas menjadi kunci keberhasilan karena tanpa integritas, kepercayaan publik terhadap hasil pemilu akan luntur, dan legitimasi pemerintahan yang terpilih akan dipertanyakan. Oleh sebab itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang merupakan lembaga penyelenggara pemilu memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan seluruh tahapan pemilu berjalan sesuai prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945, prinsip “jujur dan adil” inilah yang menegaskan pentingnya integritas dalam setiap aspek penyelenggaraan pemilu di Indonesia sekaligus menjadi ukuran utama keberhasilan KPU dalam menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Apa Makna dan Nilai Integritas bagi Penyelenggara Pemilu ? Bagi penyelenggara pemilu, integritas bukan sekadar tuntutan moral, tetapi juga kewajiban hukum. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan tegas mengatur bahwa penyelenggara wajib melaksanakan tugas secara profesional, transparan, akuntabel, dan berintegritas. Serta Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu mendefinisikan integritas sebagai sikap teguh yang mencerminkan kejujuran, tanggung jawab, serta kepatuhan terhadap norma hukum dan moral dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemilu. Dalam konteks tersebut, integritas penyelenggara pemilu dapat tercermin melalui: Sikap Jujur dalam bekerja. Penyelenggara pemilu memastikan setiap keputusan dan tindakan yang diambil berdasarkan aturan, bukan tekanan atau kepentingan politik. MenjaminTransparansi dalam proses pemilu. Penyelenggara pemilu membuka akses informasi publik, termasuk hasil rekapitulasi, logistik, dan tahapan pemilu, sehingga masyarakat dapat ikut mengawasi. Menjaga Akuntabilitas dalam pertanggungjawaban. Setiap keputusan, kebijakan, dan penggunaan anggaran yang dilakukan penyelenggara pemilu harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral. Bersifat Netral dan independen. Penyelenggara pemilu menjaga jarak dari partai politik, calon peserta, maupun kepentingan tertentu, sehingga penyelenggara pemilu tetap menjadi lembaga yang dipercaya semua pihak. Bagaimana Peran Masyarakat dalam Menjaga Integritas Pemilu ? Integritas dalam pemilu tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu, tetapi juga tanggung jawab bersama oleh seluruh elemen masyarakat. Demokrasi yang baik hanya dapat terwujud apabila terjadi sinergi antara KPU, peserta pemilu, pengawas, media, dan publik. Oleh sebab itu, maka dapat disimpulkan bahwa peran masyarakat dalam menjaga integritas pemilu sebagai berikut: Partisipasi aktif dari masyarakat menjadi tolak ukur utama dalam keberhasilan demokrasi. Keterlibatan masyarakat dalam mengawasi setiap tahapan mulai dari daftar pemilih, kampanye, hingga rekapitulasi suara dapat mencegah potensi pelanggaran sejak dini. Peran media masa dan pegiat sosial juga penting untuk membangun kesadaran publik mengenai pentingnya pemilu yang berintegritas. Pemberitaan yang berimbang dan edukatif membantu masyarakat memahami proses dan mendorong transparansi. Edukasi pemilih merupakan kunci dalam membentuk pemilih yang rasional karena pemilih yang cerdas akan menolak politik uang, hoaks, dan ujaran kebencian yang dapat mencederai integritas pemilu tersebut. KPU sendiri telah berupaya melibatkan masyarakat melalui berbagai program pendidikan pemilih, relawan demokrasi, serta forum-forum partisipatif. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat budaya integritas sebagai bagian dari karakter demokrasi bangsa. Apa Tantangan Integritas dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada ? Menjaga integritas dalam pemilu bukan perkara mudah. Meskipun komitmen terhadap integritas terus diperkuat oleh penyelenggara pemilu, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu dihadapi, antara lain:. Tekanan politik dan kepentingan eksternal dimana penyelenggara di tingkat daerah sering berhadapan dengan intervensi dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil pemilu. Arus disinformasi dan hoaks dimana dalam era digital, penyebaran informasi palsu dapat mengikis kepercayaan publik terhadap proses dan lembaga penyelenggara. Adanya indikasi praktik politik uang. Meskipun dilarang, politik transaksional masih menjadi ancaman serius yang menodai nilai kejujuran dalam pemilu. Adanya indikasi Kerentanan teknologi informasi dimana pertumbuhan digitalisasi dalam tahapan pemilu membawa risiko keamanan data dan manipulasi informasi. Kapasitas dan integritas individu dimana pelanggaran kecil yang dilakukan oleh oknum penyelenggara dapat menimbulkan dampak besar bagi kredibilitas lembaga secara keseluruhan. Oleh sebab itu dalam menjawab tantangan tersebut, KPU terus memperkuat sistem integritas kelembagaan melalui reformasi internal, penerapan kode etik yang ketat, rekrutmen berbasis merit, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Selain itu, kerja sama dengan Bawaslu, DKPP, dan lembaga masyarakat sipil juga terus ditingkatkan untuk membangun pengawasan yang lebih komprehensif. Bagaimana cara Meneguhkan Komitmen Integritas Bersama dalam Pemilu ? Integritas merupakan jantung dari penyelenggaraan pemilu yang berkualitas. Tanpa integritas, seluruh tahapan-tahapan pemilu mulai dari pendaftaran pemilih hingga penetapan hasil pemilu akan kehilangan legitimasi. KPU sebagai penyelenggara pemilu memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan setiap proses berjalan dengan kejujuran, keadilan, dan transparansi. Namun, upaya tersebut tidak akan berhasil tanpa dukungan masyarakat yang kritis, sadar hukum, dan berpartisipasi aktif dalam mengawasi jalannya pemilu. Menjaga integritas berarti menjaga masa depan demokrasi bangsa sebab Integritas bukan hanya milik individu, tetapi juga sistem dan budaya organisasi. Oleh karena itu, membangun integritas dalam penyelenggaraan pemilu harus menjadi komitmen kolektif yang melibatkan semua pihak. Dengan kolaborasi yang kuat antara KPU, Bawaslu, DKPP, peserta pemilu, media, dan masyarakat, Indonesia dapat terus memperkuat tradisi pemilu yang bersih, adil, dan bermartabat sebagaimana yang telah diamanatkan oleh konstitusi dan semangat reformasi.

Daftar Pemilih Sementara (DPS) merupakan daftar awal pemilih yang mencakup nama-nama penduduk yang berhak memilih, yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui proses pemutakhiran data pemilih. Setelah itu, DPS diumumkan kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat memberikan tanggapan atau saran untuk perbaikan sebelum akhirnya diubah menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam sistem Demokrasi, pemilihan umum (pemilu) menjadi sarana utama bagi rakyat untuk menentukan pemimpinnya secara langsung dan sah. Agar proses pemilihan berlangsung jujur, transparan, dan dapat dipercaya, seluruh tahapan harus dijalankan dengan cermat termasuk dalam hal pendataan pemilih. Salah satu tahapan penting dalam rangkaian penyelenggaraan pemilu adalah penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS), yang berfungsi memastikan setiap warga negara yang berhak memilih benar-benar tercatat. Apa itu Daftar Pemilih Sementara (DPS) ? Secara umum, Daftar Pemilih Sementara (DPS) adalah kumpulan nama warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, namun datanya masih bersifat sementara dan dapat diperbaiki. Data ini disusun oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan hasil pencocokan dan penelitian (coklit) yang dilakukan oleh petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih). Mengacu pada Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022, penyusunan DPS didasarkan pada Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Setelah disusun, daftar tersebut diumumkan kepada publik agar masyarakat dapat memeriksa dan memberikan masukan sebelum akhirnya ditetapkan menjadi DPT. Dengan kata lain, DPS berfungsi sebagai daftar sementara yang terbuka untuk koreksi. Proses ini menjadi bentuk transparansi dan partisipasi publik dalam memastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak suara yang sama. Apa Tujuan dan Fungsi Daftar Pemilih Sementara (DPS) ? Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) memiliki sejumlah fungsi utama bagi penyelenggaraan pemilu, yaitu: Untuk Menjamin hak pilih warga negara. Daftar Pemilih Sementara (DPS) memastikan bahwa semua warga negara yang telah berusia 17 tahun atau sudah menikah tercatat dan berhak mengikuti pemilu. Untuk Memperbaiki dan memvalidasi data pemilih. Melalui Daftar Pemilih Sementara (DPS), KPU dapat mengidentifikasi data ganda, kesalahan identitas, atau warga yang belum terdaftar. Langkah ini penting untuk mencegah potensi kecurangan dalam proses pemungutan suara. Untuk Mendorong partisipasi masyarakat. Dengan diumumkannya Daftar Pemilih Sementara (DPS) secara terbuka, masyarakat dapat berperan aktif memberikan tanggapan, melakukan pengecekan data, dan melaporkan jika ada kesalahan. Untuk Menjadi dasar penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Daftar Pemilih Sementara (DPS) merupakan tahapan penting menuju DPT, yang nantinya digunakan secara resmi saat hari pemungutan suara. Bagaimana Proses dan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) ? Pembuatan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dilakukan secara berjenjang dan melibatkan berbagai pihak. Tahapan-tahapannya meliputi: Pemutakhiran Data Pemilih, Petugas Pantarlih mendatangi rumah warga untuk melakukan coklit dengan mencocokkan data kependudukan, alamat, dan dokumen resmi seperti KTP elektronik atau Kartu Keluarga. Rekapitulasi Data di Tingkat Kelurahan atau Desa, Data hasil coklit dikumpulkan dan diperiksa oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS), lalu diteruskan ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk diverifikasi kembali. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) oleh KPU Kabupaten/Kota, Setelah proses verifikasi selesai, KPU daerah menyusun DPS berdasarkan wilayah administrasi yang sesuai dengan domisili pemilih. Pengumuman kepada Masyarakat, Daftar Pemilih Sementara (DPS) dipublikasikan di tempat-tempat umum seperti kantor kelurahan, balai desa, atau melalui situs web resmi KPU. Langkah ini dilakukan agar warga bisa memeriksa apakah mereka sudah terdaftar. Tanggapan dan Perbaikan, Selama masa pengumuman, masyarakat diberi waktu untuk mengajukan perbaikan jika terdapat kesalahan data. Setelah tanggapan dikumpulkan, KPU melakukan pembaruan yang kemudian menjadi dasar penetapan DPT. Apa Tantangan dalam Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) ? Walaupun sistem pendataan terus disempurnakan, berbagai tantangan tetap muncul dalam praktiknya. Salah satu kendala terbesar adalah tingginya mobilitas penduduk di daerah perkotaan, yang menyebabkan banyak warga belum memperbarui data domisilinya. Akibatnya, mereka kerap tidak tercatat di tempat tinggal baru saat DPS diumumkan. Masalah lainnya adalah minimnya kesadaran masyarakat untuk memeriksa status kepemilihannya. Tidak sedikit warga yang baru mengetahui dirinya tidak terdaftar setelah masa perbaikan DPS berakhir. Selain itu, data ganda dan kesalahan administrasi masih sering ditemukan, terutama akibat perbedaan penulisan nama, nomor NIK, atau status kependudukan yang belum sinkron antara instansi pusat dan daerah. Dalam konteks pilkada, kendala serupa juga muncul karena adanya ketidaksesuaian data antara Kemendagri dan KPU daerah, yang bisa berpengaruh terhadap jumlah pemilih, alokasi TPS, hingga distribusi logistik pemilu. Apa Peran Teknologi dan Partisipasi Masyarakat ? Untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi, KPU kini memanfaatkan teknologi digital dalam proses pendataan pemilih. Masyarakat dapat memeriksa statusnya secara daring melalui situs resmi cekdptonline.kpu.go.id, tanpa harus datang langsung ke kantor kelurahan atau KPU setempat. Pemanfaatan teknologi ini juga membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas. Masyarakat dapat melapor atau memperbarui data secara lebih mudah dan cepat. Namun, keberhasilan sistem ini tetap bergantung pada kesadaran warga untuk aktif memeriksa dan melengkapi datanya. Dengan demikian, kolaborasi antara penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kunci agar DPS tersusun dengan valid, transparan, dan inklusif. Baca juga: Mari Mengenal Manfaat Aplikasi Cek DPT Online Milik KPU Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebagai Cermin Kualitas Demokrasi Keberadaan Daftar Pemilih Sementara (DPS) memiliki makna yang lebih dalam daripada sekadar daftar administratif. Daftar Pemilih Sementara (DPS) merupakan pondasi keadilan elektoral, di mana setiap suara rakyat dijamin memiliki nilai yang sama. Ketika Daftar Pemilih Sementara (DPS) tersusun dengan baik, keabsahan hasil pemilu akan lebih mudah diterima semua pihak. Sebaliknya, kesalahan dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) dapat menimbulkan potensi gugatan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap proses Demokrasi. Oleh sebab itu, Daftar Pemilih Sementara (DPS) mencerminkan tingkat profesionalitas penyelenggara pemilu sekaligus kesadaran Politik warga negara. Proses penyusunan yang transparan dan partisipatif menjadi ukuran apakah Demokrasi benar-benar dijalankan dengan prinsip “satu orang, satu suara, satu nilai.”.

Salah satu fondasi penting dalam penyelenggaraan Pemilu adalah Daftar Pemilih, yang menjadi dasar warga negara berhak memberikan suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Ada tiga jenis kategori Pemilih pada saat pemungutan suara di Pemilu, yaitu Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Khusus (DPK). Ketiganya memiliki peran penting dalam memastikan setiap warga negara yang memenuhi syarat tetap bisa menggunakan hak pilihnya, meskipun dalam kondisi yang berbeda-beda. Daftar Pemilih bukan hanya daftar nama, melainkan bentuk nyata perlindungan hak konstitusional warga negara untuk ikut menentukan arah masa depan bangsa. Ketentuan mengenai Daftar Pemilih diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Pasal 198 menyebutkan bahwa syarat menjadi hak pemilih adalah warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih. Sementara mengenai penyusunan dan pemutakhiran Daftar Pemilih diatur lebih lanjut oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), salah satunya PKPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilu. Proses Penetapan Daftar Pemilih Pada proses penetapan Daftar Pemilih harus dilakukan secara berjenjang, dimulai dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerima Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk digunakan dalam penyusunan Daftar Pemilih pada pemilu. Selanjutnya, dilakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) oleh petugas Pantarlih yang akan mendatangi rumah warga untuk memastikan identitas, status, dan domisili. Setelah itu, KPU akan melakukan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan diumumkan di kelurahan/desa agar warga dapat mengecek namanya. Jika ada yang belum terdaftar atau terdapat kesalahan data, masyarakat bisa memberi tanggapan dan langsung melapor melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS) atau Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Setelah menerima tanggapan, KPU melakukan perbaikan data DPS dan akan menyusun Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) yang akan diumumkan kembali kepada masyarakat. Setelah semua proses selesai, Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditetapkan secara resmi melalui rapat pleno terbuka. Apa Saja Kategori Daftar Pemilih pada Pemilu? Daftar Pemilih Tetap (DPT) DPT adalah daftar pemilih yang memiliki hak pilih untuk mengikuti pemilihan umum (Pemilu) yang telah ditetapkan oleh KPU dan memiliki hak untuk memilih di TPS yang sudah terdaftar. DPT diterbitkan KPU berdasarkan data perekaman KTP-el, pemilih jenis ini akan mendapat form model A.4-KPU dan undangan memilih (Model C-Pemberitahuan atau C6). Pemilih Tetap akan menandatangani Daftar Hadir Pemilih (formulir Model C7.DPT-KPU) pada saat pencoblosan. Peran DPT sangat penting karena menjadi tolak ukur jumlah logistik pemilu, seperti jumlah surat suara, tinta, dan perlengkapan TPS lainnya. Pemilih DPT menerima semua jenis surat suara sesuai wilayah administrasi tempat yang sudah terdaftar, seperti surat suara Presiden/Wakil Presiden (abu-abu), DPR RI (kuning), DPD RI (merah), DPRD Provinsi (biru), dan DPRD Kabupaten/Kota (hijau). Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) DPTb adalah pemilih yang terdaftar di DPT tetapi karena keadaan tertentu tidak bisa mencoblos di TPS asalnya. Kategori ini tergolong dalam pemilih yang sedang menjalankan tugas ditempat lain, pasien rawat inap dan keluarga yang mendampingi, disabilitas di Panti Sosial/Rehabilitasi, sedang menjalani rehabilitasi narkoba, menjadi tahanan rumah atau lembaga pemasyarakatan, menjalani tugas belajar, pindah domisili, tertimpa bencana alam, dan bekerja diluar domisili. Pemilih kategori DPTb harus mengurus Formulir A5-Surat Pindah Memilih ke KPU Kabupaten/Kota atau PPS di tempat asal paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Pemilih Tambahan akan menandatangani Daftar Hadir Pemilih (formulir Model C7.DPTb-KPU) pada saat pencoblosan. Pemilih tambahan hanya bisa mendapat jenis surat suara sesuai jenis pindah pemilihnya. Jika pemilih pindah antar provinsi, maka hanya bisa memilih Presiden dan Wakil Presiden. Jika pindah antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, hanya bisa memilih Presiden, DPR, dan DPD. Jika pindah antar kecamatan/distrik dalam satu kabupaten, bisa memilih Presiden, DPR, DPD, dan DPRD Provinsi. Jika masih dalam kecamatan/distrik yang sama, bisa memilih semua surat suara. Daftar Pemilih Khusus (DPK) DPK adalah kategori khusus untuk yang belum terdaftar dalam DPT maupun DPTb, tetapi memenuhi syarat sebagai pemilih pada hari pemungutan suara. Pemilih Khusus akan menandatangani Daftar Hadir Pemilih (formulir Model C7.DPK-KPU) pada saat pencoblosan. Pemilih dalam kategori ini tetap boleh menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan e-KTP atau surat keterangan (suket) dari Dukcapil pada hari pemungutan suara. Tetapi, hanya boleh memilih di TPS sesuai domisili pada e-KTP dan mendapat semua jenis surat suara untuk memilih apabila surat suara masih tersedia dengan batas waktu memilih setelah pukul 12.00 waktu setempat. Dengan memahami kategori daftar pemilih dapat membantu masyarakat dalam memastikan diri tidak kehilangan hak suara, mengetahui prosedur jika harus pindah memilih, mendorong partisipasi aktif dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan sehingga menghasilkan demokrasi yang transparan dalam menjaga akurasi data pemilih. Pemilih yang sadar kategorinya akan lebih siap menghadapi hari pemungutan suara: tahu di mana harus mencoblos, membawa dokumen yang benar, dan memahami surat suara yang akan diterimanya. Baca juga: Kenali Siapa Itu Pemilih Muda Dalam Pemilu, Suara Penentu Masa Depan Bangsa

Demokrasi Indonesia adalah sebuah representasi perjuangan kedaulatan rakyat, tidak hanya sekedar sistem politik belaka. Tonggak sejarah perjuangan bangsa telah telah diikrarkan sejak kemerdekaan Indonesia pada Tahun 1945. Dengan menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi didalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui prinsip “dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat” merupakan dasar pijakan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan para pemangku kekuasaan dari masa ke masa. Demokrasi Indonesia telah nyata dengan berbagai pergolakan dan jalan terjal yang terjadi sejak awal kemerdekaan hingga saat ini telah menjadi kekuatan dalam menjaga kedaulatan rakyat. Tantangan polarisasi, korupsi, politik uang dan disintegrasi bangsa menjadikan demokrasi sebagai alat dimana rakyat memainkan peran utama sebagai penjaga negeri ini. Baca juga Arti Demokrasi Dalam Kehidupan Berbangsa: Tujuan, Makna Dan Sejarah. Pengertian dan Makna Demokrasi di Indonesia Demokrasi muncul pertama di sejarah peradaban bangsa yakni dari Yunani. Dalam epistemologi, demokrasi yang berasal dari bahasa yunani adalah demos berarti rakyat dan kratos kekuasaan. Sehingga, demokrasi berarti kekuasaan berada di tangan rakyat.  Dalam hal kaitannya dengan Indonesia, demokrasi merupakan sebuah perwujudan atas nilai yang terkandung dalam dasar negara yakni Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu dengan berbagai pertimbangan dan kesesuaian dengan nilai dan norma maka terciptalah yang disebut Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila sendiri merupakan suatu sistem demokrasi yang didasarkan pada Pancasila. Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi yang kemudian turunan menjadi UUD 1945, TAP MPR, Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dengan memperhatikan kandungan nilai Pancasila sehingga dapat mewujudkan sebuah kebebasan individu yang sesuai dengan nilai Pancasila. Hal ini membedakan dengan sistem demokrasi di negara lain, dimana Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa menjadi batasan atas kebebasan itu sendiri. Artinya antara kebebasan dengan kepentingan bersama haruslah menjadi hal yang seimbang. Juga dalam hal kebebasan lain baik dalam politik maupun berpendapat haruslah memperhatikan tanggung jawab sosial, moral dan spiritual seperti halnya terkandung dalam sila Pancasila. Dengan ini, kedaulatan rakyat tetap terjaga dengan tetap mengedepankan karakter, budaya dan nilai-nilai bangsa. Perjalanan Panjang Demokrasi di Indonesia Demokrasi Indonesia berkembang dengan berbagai jalan terjal. Namun rakyat sebagai pemegang kekuasaan akan selalu mengedepankan kepentingan bersama. berikut perjalanan panjang demokrasi di Indonesia: Demokrasi Parlementer (1945–1959) Di awal kemerdekaan, Indonesia menganut sistem demokrasi parlementer. Melalui sistem ini representasi kedaulatan rakyat muncul dari pemerintahan yang dijalankan oleh kabinet dan bertanggung jawab kepada parlemen. Juga, rakyat melalui sistem perwakilan dapat mengikuti kontestasi dan menyalurkan hak pilihnya. Selain itu rakyat diberikan kebebasan dalam berkumpul, berkelompok dan berserikat sehingga pada masa itu mulai bermunculan berbagai partai politik yang memegang ide dan gagasan sebagai wujud aspirasi rakyat dalam awal kemerdekaan bangsa Indonesia. Dengan sistem ini, stabilitas politik seringkali menjadi ancaman negara, pergantian kabinet menjadi masalah yang diakibatkan konflik antar partai politik.  Puncaknya pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang menghentikan sistem parlementer dan mengubah sistem demokrasi di masa orde lama. Demokrasi Terpimpin (1959–1965) Presiden Soekarno melalui dekrit 5 Juli 1959, Soekarno memperkenalkan sistem demokrasi terpimpin. Dengan sistem ini keputusan politik akan menjadi kekuasaan presiden yang bertujuan untuk menjaga stabilitas politik masa orde baru. Melalui sistem demokrasi terpimpin, kekuasaan presiden menjadi sangat dominan, berbagai kebijakan yang diambil oleh presiden dianggap mencederai kebebasan berpolitik dan kedaulatan rakyat. Kekuasaan tunggal presiden menjadikan peran lembaga eksekutif dan yudikatif semakin melemah. Berbagai konflik dan kepentingan politik yang semakin meruncing dan terjadinya peristiwa G/30 S PKI menandai berakhirnya kekuasaan orde lama dalam kancah sejarah politik Indonesia. Demokrasi Pancasila (1966–1998) Di bawah pemerintahan Presiden Soeharto, Indonesia menganut sistem baru yaitu demokrasi Pancasila. Pemerintahan orde baru mengenalkan Pancasila sebagai asas tunggal dan sistem demokrasi Pancasila sebagai bentuk stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Selain itu menjaga eksistensi Pancasila setelah gejolak politik pada akhir era Orde Lama. Disamping itu, ada penekanan terhadap rakyat dalam hal kebebasan politik dan kesempatan dalam kebebasan berpendapat pun dibatasi. Hal ini ditandai dengan munculnya gagasan fusi partai politik dan dominasi golkar. Partai politik yang disederhanakan ini merupakan bentuk pembungkaman atas kebebasan dan kedaulatan rakyat itu sendiri. Pemerintahan yang berjalan 32 Tahun ini, pada akhirnya tumbang oleh kedaulatan rakyat. Bila dilihat dalam perkembangan pembagunan ekonomi, pemerintah orde baru  mendapatkan pencapaian besar. Demokrasi Pancasila yang dijadikan kedok menjaga stabilitas politik akhirnya tidak berjalan baik dengan ditandai maraknya korupsi dan digunakannya aparat sebagai alat kekuasaan dalam membungkam rakyat adalah secuil kisah perjalanan demokrasi Indonesia.   Akhirnya orde baru ini jatuh pada 1998, dengan perubahan besar melalui reformasi dalam menjajaki babak baru dalam perjalanan bangsa Indonesia. Era Reformasi (1998–sekarang) Pada Tahun 1998 merupakan bangkitnya demokrasi di Indonesia setelah hak rakyat dirampas selama tiga dekade. Reformasi ini berhasil menjatuhkan kekuasaan orde baru dan membuka kran demokrasi yang sampai saat ini kita dapat rasakan. Berbagai keterbukaan baik itu informasi dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah serta penguatan berbagai lembaga negara merupakan wujud keseriusan dalam menjaga kedaulatan rakyat melalui demokrasi. Rakyat kembali memegang peran dalam menjaga dan berkontribusi untuk negara. Hak rakyat tersebut ditegaskan sebagaimana termaktub dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat".  Pemilihan secara periodik dengan pembatasan kekuasaan nyata menjadikan perubahan besar bagi perkembangan demokrasi Indonesia. Namun apakah demokrasi kedepan akan menjadi lebih baik? Atau sebaliknya? Simak berikut Menatap Masa Depan Demokrasi Indonesia: Peluang Atau Goncangan Demokrasi. Kedaulatan Rakyat Sebagai Inti Demokrasi Inti dari kedaulatan rakyat adalah rakyat sebagai pemegang kekuasan dan mengamanahkan kepada pemerintah untuk mengelola negara. Pemerintah sebagai penerima mandat rakyat seharusnya menjalankan apa yang dikehendaki oleh rakyat, oleh sebab itu sistem demokrasi di Indonesia haruslah mewajibkan para pemangku kekuasaan berpihak kepada rakyat dan melibatkan rakyat baik dalam pengambilan keputusan maupun penentuan arah masa depan Indonesia.  Adapun implementasi kedaulatan rakyat dapat dilihat melalui: Pemilian Umum, melalui sistem pemilihan umum, pemilihan Presiden, Kepala Daerah dan anggota legislatif. Rakyat dapat menyalurkan mandatnya kepada calon yang sesuai dengan kriterianya; Hak berpendapat, kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi hendaklah dijaga dan kesalahan dimasa lalu terulang kembali dengan pembungkaman, pembatasan media dan membatasi hak rakyat dalam menyalurkan aspirasi; Kontrol sosial, rakyat dapat melakukan kontrol sosial sebagaimana menjadi kebebasan dalam demokrasi untuk memberikan peringatan atas kebijakan yang diambil oleh pemerintah bila terjadi penyelewengan; Transparansi dan akuntabilitas publik, hal penting dalam pengelolaan negara adalah transparansi dan akuntabilitas. Hal ini dapat diwujudkan dengan keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan negara sebagai pertanggung jawaban atas pengambilan keputusan. Akan Tetapi, keteguhan dalam menjaga demokrasi diuji oleh praktik korupsi, money politik dan oligarki yang menguasai. Hal inilah menjadi tantangan serius baik itu pemerintah maupun rakyat. Partisipasi Rakyat dalam Sistem Demokrasi Partisipasi masyarakat merupakan sumbu utama demokrasi. Dengan keterlibatan masyarakat demokrasi akan bermakna. Berbagai aspirasi, ide dan gagasan untuk memajukan bangsa perlu diperhatikan, bentuk partisipasi dapat terjadi diantaranya: Menggunakan hak pilih saat pemilu dengan bijak dan bertanggung jawab Melakukan kontrol atas penyelenggaraan negara oleh pemerintah Melakukan pendidikan politik dan demokrasi melalui diskusi ilmiah, organisasi maupun media sosial Terlibat dalam aksi sosial yang mendorong kemajuan bangsa dan penguatan ide dan gagasan kehidupan bernegara Mengawasi dan mendorong keterbukaan informasi serta akuntabilitas publik Melalui peningkatan partisipasi masyarakat, tentunya kualitas demokrasi akan meningkat. Kesadaran politik dan rakyat yang semakin kritis membatasi ruang penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah. Tantangan Demokrasi di Indonesia Perlu diketahui bahwa penerapan demokrasi di Indonesia mengalami berbagai kendala. Meskipun telah melalui berbagai kajian dan upaya penanggulangan, namun tantangan zaman menyebabkan kendala itu muncul, diantaranya: Politik Uang dan Praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) Hal yang menjadi penyakit atas demokrasi adalah proses pengelolaan negara yang tidak jujur. Menjadi fakta bahwa politik uang adalah cara praktis dalam mencapai kekuasaan dalam kontestasi pemilu di Indonesia. Juga praktik kolusi dan nepotisme yang menjadikan persaingan tersebut menjadi berat sebelah dan cenderung memihak pada kelompok sendiri. Pada akhirnya ide dan gagasan tentang demokrasi hilang dan uang adalah penentu segalanya. Dengan hal ini esensi demokrasi dan kedaulatan rakyat sirna, kedaulatan rakyat hanya dinilai dengan kalkulasi jumlah dan banyaknya uang yang akan dikucurkan untuk membeli suara. Rendahnya Literasi Politik Di dalam masyarakat Indonesia citra “politik” saat ini sangat buruk. Politik dianggap arena yang kotor dan buruk, hal ini disebabkan oleh pejabat atau elit politik yang memainkan politik sebagai ajang mencapai kekuasaan pribadi atau kelompok semata. Dalam demokrasi ini merupakan tantangan bersama. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Upaya memberikan pemahaman yang baik terhadap politik dapat dilakukan oleh pemerintah, partai politik, lembaga pendidikan maupun organisasi. Upaya ini perlu dilakukan mengingat partisipasi masyarakat adalah kunci dari keberhasilan sistem demokrasi di Indonesia.  Penyebaran Hoaks dan Polarisasi di Media Sosial Menjadi hal baru di era digital, bahwa arus informasi yang mudah dijangkau dapat memberikan dampak negatif bagi masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini adalah penyebaran informasi yang bersifat hoaks dan upaya memecah belah bangsa. Beredarnya berita palsu, penggiringan opini, pembelokan fakta dan pembungkaman media dapat menjadi dampak bagi keutuhan dan kedaulatan rakyat. Demokrasi yang digerus dengan opini negatif mengakibatkan munculnya polarisasi dan perpecahan suatu bangsa. Lemahnya Penegakan Hukum Perlu kita ketahui, demokrasi akan berjalan dengan baik apabila keadilan berjalan secara beriringan. Dengan penegakan hukum yang baik, celah pelanggaran hukum dapat teratasi. Demokrasi yang menjunjung tinggi hak atas rakyat memberikan kepercayaan baik kepada lembaga penegak hukum maupun pemerintah. Dewasa ini seringkali kita melihat ketidakadilan muncul di tengah-tengah masyarakat. Hal ini akan menjadi masalah apabila hukum digunakan sebagai alat kekuasaan dalam menekan rakyat maupun lawan politik. Berbagai kasus pelanggaran hukum yang tidak kunjung selesai dan menjadikan hukum sebagai barang yang diperjual belikan tentunya akan mencederai demokrasi yang menekankan keadilan. Selengkapnya di Demokrasi Indonesia dan Tantangan Di Era Modern. Strategi Memperkuat Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat Untuk melakukan penguatan demokrasi di Indonesia, perlu strategi dan langkah yang tepat dengan melibatkan berbagai stakeholder dan masyarakat. Akapun beberapa strategi tersebut diantaranya: Masyarakat perlu diberikan informasi dan pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara sebagai modal awal dalam upaya partisipasi politik; Memastikan keterbukaan dan akuntabilitas pengelola negara; Penegakan hukum sebagai sumber keadilan dan tidak dijadikan sebagai alat kekuasaan; Penguatan pers sebagai lembaga independen yang memberikan informasi secara objektif; Menumbuhkan nilai-nilai Pancasila sejak dini sebagai modal awal memperkuat karakter bangsa dan jiwa nasionalisme. Demokrasi Indonesia yang telah terbukti oleh cobaan zaman, dengan berbagai halangan yang dihadapi masing-masing era pemerintahan adalah bukti bahwa kedaulatan rakyat akan tetap abadi. Dari masa demokrasi parlementer hingga era reformasi merupakan bentuk pendewasaan atas perjalanan bangsa dan bagaimana rakyat menjadikan demokrasi sebagai bentuk perjuangan kedaulatan rakyat itu sendiri. Demokrasi hadir sebagai alat rakyat untuk menjaga kedaulatannya, namun apabila partisipasi rakyat atas demokrasi itu sendiri hilang. Maka yang terjadi adalah pembajakan atas kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu, rakyat mempunyai tanggung jawab atas demokrasi untuk menjamin kebebasan, keadilan dan memperjuangkan apa yang menjadi hak rakyat.